MEWUJUDKAN E-GOVERNMENT YANG INKLUSIF: ANALISIS KONTEN TENTANG PERAN LITERASI DIGITAL WARGA NEGARA DALAM PEMANFAATAN LAYANAN PUBLIK

Penulis

  • Zepta Manalu Universitas Kuningan
  • Adi Muhamad Muhsidi Universitas Kuningan

Kata Kunci:

Literasi Digital, E-Government, Inklusi Digital, Layanan Publik, Transformasi Digital

Abstrak

Transformasi digital dalam pemerintahan telah mendorong berkembangnya e-Government sebagai sarana utama dalam penyediaan layanan publik yang efisien dan transparan. Namun, keberhasilan e-Government sangat bergantung pada kemampuan warga negara dalam mengakses dan memanfaatkannya, yang erat kaitannya dengan tingkat literasi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran literasi digital warga negara dalam mendukung terciptanya e-Government yang inklusif. Metode yang digunakan adalah analisis konten terhadap berbagai literatur dan studi terdahulu yang relevan. Hasil menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital menjadi salah satu hambatan utama dalam adopsi layanan digital, terutama di kalangan masyarakat rentan seperti lansia, penduduk pedesaan, dan kelompok berpendidikan rendah. Temuan ini menekankan pentingnya strategi literasi digital sebagai syarat utama untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam proses transformasi layanan publik digital. Literasi digital bukan hanya soal teknis, melainkan fondasi dari partisipasi warga dalam tata kelola pemerintahan modern.

The digital transformation of government has driven the development of e-Government as a primary means of delivering efficient and transparent public services. However, the success of e-Government heavily depends on citizens' ability to access and utilize these services, which is closely linked to their level of digital literacy. This study aims to analyze the role of citizens' digital literacy in supporting the creation of inclusive e-Government. The method used is content analysis of various relevant literature and previous studies. The results indicate that low digital literacy is one of the main barriers to the adoption of digital services, particularly among vulnerable groups such as the elderly, rural populations, and individuals with low educational backgrounds. These findings highlight the importance of digital literacy strategies as a fundamental requirement to ensure that no citizen is left behind in the digital transformation of public services. Digital literacy is not merely a technical skill—it is the foundation of citizen participation in modern governance.

Unduhan

Diterbitkan

2025-07-30