KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM MENCEGAH PRAKTIK MONOPOLI

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mencegah praktik monopoli di Indonesia berdasarkan perspektif hukum normatif. KPPU memiliki mandat utama untuk menegakkan prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan KPPU dalam menegakkan hukum persaingan usaha secara normatif sudah cukup luas, namun implementasinya masih menghadapi hambatan, terutama pada aspek eksekusi putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap tanpa pengesahan pengadilan. Selain itu, belum adanya pengaturan yang tegas terkait praktik monopoli dalam konteks ekonomi digital menyebabkan pengawasan KPPU terhadap merger dan dominasi berbasis data menjadi terbatas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan normatif terhadap Pasal 44 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta penyusunan regulasi baru yang mengatur private enforcement dan pengawasan terhadap praktik monopoli digital.

This study aims to analyze the authority of the Indonesian Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in preventing monopolistic practices in Indonesia from a normative legal perspective. The KPPU holds the primary mandate to uphold the principles of fair business competition as stipulated in Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, which is further reinforced by Law No. 6 of 2023 concerning the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law. This research employs a normative juridical method using a statutory and conceptual approach, examining primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the KPPU’s authority in enforcing competition law is normatively broad; however, its implementation still encounters obstacles, particularly regarding the execution of decisions that lack binding legal force without court ratification. Moreover, the absence of clear regulations addressing monopolistic practices within the digital economy context limits KPPU’s supervision over mergers and data-based market dominance. Therefore, it is necessary to strengthen the normative basis of Article 44 of Law No. 5 of 1999 and to formulate new regulations governing private enforcement and oversight of digital monopoly practices.