PENGATURAN MENGENAI PENGANGGARAN HIJAU (GREEN BUDGETING) BERBASIS KEADILAN EKOLOGI

Abstrak

Pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) telah menjadi fokus utama dalam perbincangan global sejak Konferensi Tingkat Tinggi Rio de Janeiro tahun 1992, dengan tujuan mengintegrasikan isu-isu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Lingkungan hidup dan sumber daya alam merupakan aset penting untuk kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menekankan pentingnya pembangunan yang memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, serta meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Kebijakan yang diambil meliputi peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan iklim, serta mitigasi perubahan iklim melalui pembangunan rendah karbon. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHK) digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan, yang menunjukkan fluktuasi dalam kualitas air, udara, dan tutupan lahan selama periode 2015-2019. Masalah lingkungan dianggap sebagai hasil dari kegagalan pasar dan eksternalitas negatif yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui kebijakan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Green budgeting diperkenalkan sebagai paradigma penganggaran yang mengintegrasikan prinsip kelestarian lingkungan dalam proses penyusunan anggaran, bertujuan mencapai pembangunan yang berkelanjutan secara finansial, sosial, dan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang mengharuskan peraturan perundang-undangan memperhatikan fungsi dan prinsip perlindungan lingkungan.