PENYELESAIAN SENGKETA PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG OLEH PEKERJA TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMBAYAR KEWAJIBANNYA

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penggunaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai alternatif penyelesaian sengketa antara pekerja dan perusahaan yang tidak membayarkan hak-hak normatif pekerja. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan analisis kualitatif, studi ini mengeksplorasi ketentuan hukum pengajuan PKPU, proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Niaga, serta analisis Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Mdn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyediakan mekanisme hukum bagi pekerja untuk menuntut hak-hak mereka, dengan proses PKPU melibatkan verifikasi utang, rapat kreditor, dan upaya perdamaian. Putusan yang dianalisis membuktikan efektivitas PKPU dalam menyelesaikan sengketa, menghasilkan pembayaran penuh hak-hak pekerja dan memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, menunjukkan bahwa PKPU dapat menjadi solusi yang adil dan efisien dalam menjamin hak-hak pekerja.