REKONSTRUKSI PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA PADA UU NO. 20 TAHUN 2025: IMPLEMENTASI BLOCKCHAIN PADA MEKANISME CHAIN OF CUSTODY DAN AUTENTIKASI BUKTI DIGITAL

Abstrak

Pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Baru memperketat syarat autentikasi alat bukti elektronik melalui Pasal 235, namun praktik chain of custody di Indonesia masih bertumpu pada dokumentasi manual yang rentan terhadap kesalahan administratif dan rekayasa tanpa mekanisme verifikasi independen. Penelitian ini bertujuan merumuskan model chain of custody berbasis blockchain yang memenuhi syarat penggeledahan dan penyitaan (Pasal 113, 116, 119, 124), merekonstruksi proses pembuktian dari tahap penyidikan hingga persidangan untuk menjamin integritas dan ketelusuran bukti digital, serta menguji implikasi model terhadap exclusionary rule dan kepastian hukum berdasarkan Pasal 235. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa blockchain secara teknis memenuhi empat dari lima parameter kepatuhan terhadap KUHAP Baru, sementara keabsahan perolehan awal bukti tidak pernah dapat dijamin secara otomatis oleh teknologi. Model rekonstruksi mengadopsi arsitektur hybrid on-chain/off-chain empat tahap yang mengaitkan entri awal ledger dengan nomor izin penggeledahan atau penyitaan dari pengadilan. Blockchain tidak dapat memulihkan cacat prosedural pada tahap perolehan bukti karena integritas kriptografis dan keabsahan perolehan bekerja pada tataran independen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa blockchain memperkuat autentisitas dan ketelusuran bukti digital, namun memerlukan peraturan pelaksana yang secara eksplisit mengaitkan entri ledger dengan otorisasi yudisial agar bukti tersebut dapat diakui keabsahannya di persidangan.

The enactment of Law No. 20 of 2025 on the New Criminal Procedure Code (KUHAP Baru) tightens the authentication requirements for electronic evidence under Article 235, yet Indonesia's chain-of-custody practice still relies on manual documentation vulnerable to administrative error and falsification, with no independent verification mechanism. This study aims to formulate a blockchain-based chain-of-custody model satisfying search-and-seizure requirements (Articles 113, 116, 119, 124), reconstruct the evidentiary process from investigation to trial to guarantee integrity and traceability of digital evidence, and examine the model's implications for the exclusionary rule doctrine and legal certainty under Article 235. This normative legal research applies statute, conceptual, and analytical approaches to primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that blockchain technically satisfies four of five compliance parameters mapped against KUHAP Baru, while the lawfulness of evidence's initial acquisition can never be guaranteed automatically by technology. The reconstructed model adopts a four-stage hybrid on-chain/off-chain architecture linking the ledger's genesis entry to the court's search or seizure authorization number. Blockchain cannot cure procedural defects in acquisition, since cryptographic integrity and acquisition legality operate on independent planes. The study concludes that blockchain strengthens authenticity and traceability of digital evidence but requires implementing regulations explicitly linking ledger entries to judicial authorization before such evidence can be recognized as valid at trial.