GANTI KERUGIAN SECARA PERDATA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI OLEH NEGARA SECARA ILLEGAL YANG DILAKUKAN TANPA HAK DAN TIDAK MEMILIKI IZIN

Abstrak

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang mempunyai keanekaragaman ekosistem tertinggi di dunia. Satwa liar merupakan bagian dari keanekaragaman hayati (biological diversity) yang sangat penting keberadaannya untuk melindungi kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Salah satu sumber daya alam hayati di Indonesia yang memiliki keunikan yaitu dapat dilihat pada berbagai satwa yang ada, yang mana antara satwa yang satu dengan yang lainnya memiliki keunikan tersendiri. Metode penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Pasal 7 menjelaskan bahwa : Satwa Liar adalah “semua binatang yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.”. UU No.5/1990 tentang KSDAE kemudian menjelaskan beberapa perbuatan yang dilarang untuk dilakukan. Sanksi keperdataan biasanya berupa ganti kerugian, biaya serta bunga, begitu juga dengan sanksi administrasi yang berupa pencabutan izin maupun denda.

Indonesia is known as one of the countries with the highest ecosystem diversity in the world. Wild animals are part of biological diversity whose existence is very important to protect the interests of present and future generations. One of the unique biological natural resources in Indonesia is that it can be seen in the various animals that exist, each of which has its own uniqueness. This research method is normative juridical research. Normative juridical research is library legal research. Article 7 explains that: Wild Animals are "all animals that live on land and/or in water, and/or in the air that still have wild characteristics, whether free-living or kept by humans.". Law No.5/1990 concerning KSDAE then explains several actions that are prohibited from being carried out. Civil sanctions usually take the form of compensation, costs and interest, as well as administrative sanctions in the form of license revocation or fines.