DINAMIKA POLITIK HUKUM IMPLEMENTASI PERATURAN KPU TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM, STUDI KRITIS PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DAN 2024 SERTA DESAIN PENYELENGGARAAN PEMILU 2029

Abstrak

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana utama pelaksanaan kedaulatan rakyat. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Indonesia menerapkan pemilu serentak yang bertujuan memperkuat sistem presidensial, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat legitimasi pemerintahan. Hasil penelitian pembentukan dan penerapan PKPU dipengaruhi oleh perkembangan ketatanegaraan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan kepentingan politik. Pemilu 2019 menghadapi beban penyelenggaraan yang tinggi, sedangkan Pemilu 2024 menunjukkan perbaikan, tetapi masih menyisakan masalah harmonisasi regulasi, kepastian hukum, digitalisasi, dan integritas penyelenggara. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan pemilu bergantung pada kualitas undang-undang, konsistensi regulasi turunan, dan kapasitas kelembagaan. Dengan demikian Pemilu 2029 perlu diarahkan pada penyederhanaan tahapan dan surat suara, sinkronisasi regulasi, pemanfaatan teknologi yang aman dan akuntabel, serta penguatan pengawasan dan penyelesaian sengketa. Upaya ini diharapkan dapat mewujudkan pemilu yang lebih efektif, demokratis, dan berkepastian hukum.

General elections (Pemilu) are the primary means of exercising popular sovereignty. Since the enactment of Law Number 7 of 2017, Indonesia has implemented simultaneous elections aimed at strengthening the presidential system, increasing efficiency, and strengthening the legitimacy of the government. Research findings indicate that the formation and implementation of the Election Commission Regulation (PKPU) are influenced by constitutional developments, Constitutional Court decisions, and political interests. The 2019 election faced a high administrative burden, while the 2024 election showed improvement, but still faced challenges in regulatory harmonization, legal certainty, digitalization, and the integrity of election organizers. This confirms that election success depends on the quality of laws, the consistency of implementing regulations, and institutional capacity. Therefore, the 2029 election needs to focus on simplifying stages and ballots, synchronizing regulations, utilizing secure and accountable technology, and strengthening oversight and dispute resolution. These efforts are expected to achieve more effective, democratic, and legally certain elections.