THE URGENCY OF INDONESIA'S DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT REGULATION ON INTELLECTUAL PROPERTY INFRINGEMENT BY 3D PRINTING

Abstrak

Penulisan ini mengkaji permasalahan industri manufaktur yang sedang berkembang, yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi seperti 3D Printing. Dalam beberapa tahun terakhir, adanya teknologi 3D Printing telah merevolusi sektor manufaktur, yang dapat memungkinkan individu untuk memproduksi produk dari rumah. Adapun kemajuan teknologi tersebut menimbulkan tantangan signifikan bagi pemegang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Hak Cipta, Desain Industri, dan Paten. Hal ini dikarenakan adanya teknologi tersebut memungkinkan produksi ilegal melalui 3D Printing yang semakin terjangkau. Menanggapi permasalahan ini, Sistem Manajemen Digital (DRM) menawarkan solusi untuk mengurangi risiko pembajakan data model 3D. DRM mencakup berbagai rezim perlindungan HKI. Penulisan ini memberikan gambaran umum mengenai perlindungan DRM dan keadaannya di Indonesia. Berdasarkan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditemukan bahwa Indonesia belum memiliki regulasi terkait DRM yang Komprehensif, yang dapat menyebabkan penegakan hukum yang tidak efektif. Meskipun Indonesia memiliki pendekatan yang bersifat komunal terhadap hak kepemilikan, terdapat kebutuhan yang mendesak untuk regulasi mengenai DRM untuk melindungi HKI secara memadai dalam konteks 3D Printing.

This paper examines the issue of the growing manufacturing industry, which is influenced by technological advancements such as 3D printing. In recent years, the existence of 3D Printing technology has revolutionized the manufacturing sector, which can enable individuals to manufacture products from home. Such technological advancements pose significant challenges to holders of Intellectual Property Rights, including Copyrights, Industrial Designs, and Patents. This is because the technology enables illegal production through 3D printing that is increasingly affordable. In response to this problem, Digital Management Systems (DRM) offer a solution to reduce the risk of 3D model data piracy. DRM encompasses various IPR protection regimes. This paper provides an overview of DRM protection and its state in Indonesia. Based on the normative juridical research method, it can be found that Indonesia does not yet have a comprehensive DRM-related regulation, which may lead to ineffective law enforcement. Although Indonesia has a communal approach to property rights, there is an urgent need for DRM regulations to adequately protect IPR in the context of 3D printing.