UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP DIREKSI PERUSAHAAN DALAM KASUS KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK: PERSPEKTIF HUKUM KORPORASI DAN PERPAJAKAN

Abstrak

Penelitian ini membahas upaya hukum pidana terhadap Direksi perusahaan dalam kasus kekurangan pembayaran pajak, dengan fokus pada analisis hukum korporasi dan perpajakan di Indonesia. Direksi memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan perusahaan mematuhi kewajiban perpajakan. Namun, dalam praktiknya, banyak kasus perpajakan yang melibatkan Direksi sebagai pihak yang diduga melakukan pelanggaran, baik karena kelalaian maupun tindakan sengaja. Penelitian ini menganalisis bagaimana tanggung jawab pidana Direksi diatur dalam hukum korporasi dan perpajakan, serta mengevaluasi efektivitas mekanisme penegakan hukum yang ada. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses hukum, seperti pembuktian niat jahat, kelemahan koordinasi antar lembaga, dan celah hukum yang dimanfaatkan oleh Direksi. Temuan menunjukkan bahwa meskipun regulasi yang ada cukup memadai, implementasi penegakan hukum masih memerlukan penguatan, terutama dalam hal sinergi antar lembaga, pengawasan, dan edukasi perpajakan. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana terhadap Direksi dalam kasus perpajakan, guna mendukung kepatuhan dan integritas sistem perpajakan di Indonesia.

This research examines the criminal legal efforts against corporate directors in cases of tax underpayment, focusing on an analysis of corporate law and tax law in Indonesia. Directors bear legal responsibility to ensure the company's compliance with tax obligations. However, in practice, numerous tax cases involve directors as alleged offenders, whether due to negligence or intentional acts. This research analyzes how directors' criminal liability is regulated within corporate and tax law while evaluating the effectiveness of existing enforcement mechanisms. Furthermore, it identifies various challenges in the enforcement process, such as proving criminal intent, weak coordination between institutions, and legal loopholes exploited by directors. The findings indicate that although the current regulations are adequate, the enforcement implementation requires strengthening, particularly in inter-agency synergy, oversight, and tax education. This study provides recommendations to enhance the effectiveness of criminal enforcement against directors in tax cases, aiming to support compliance and the integrity of Indonesia's tax system.