REFORMASI HUKUM INDONESIA MENDUKUNG BILATERAL INVESTMENT TREATY DALAM UPAYA MENINGKATKAN FOREIGN DIRECT INVESTMEN

Abstrak

Bilateral Investment Treaty memiliki tujuan untuk memberikan keseimbangan antara investor dan negara penerima investasi. Untuk meningkatkan Foreign Direct Investment maka negara perlu memberikan kepastian hukum untuk menarik investor menanamkan modal di Indonesia. Penelitian ini mengkaji permasalahan : pertama, faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan Foreign Direct Investment? Kedua, Bagaimanakah kepastian hukum Indonesia mendukung Bilateral Investment Treaty? Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan kajian perundang- undangan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama faktor yang menyebabkan rendahnya FDI di Indonesia adalah regulasi yang tumpang tindih dan berbelit-belit. Kedua, maka perlu ada harmoniasi hukum yang dapat menyederhanakan regulasi tentang investasi serta memberikan kepastian hukum terhadap investor untuk meningkatkan Foreign Direct Investment.

The Bilateral Investment Treaty aims to provide a balance between investors and investment recipient countries. To increase Foreign Direct Investment, the state needs to provide legal certainty to attract investors to invest in Indonesia. This study examines the problem: first, what factors influence the increase in Foreign Direct Investment? Second, How does Indonesia's legal certainty support the Bilateral Investment Treaty? This research is a normative research that uses a statutory study approach. The results of this study show that: first, the factor that causes low FDI in Indonesia is overlapping and convoluted regulations. Second, there needs to be legal harmonization that can simplify regulations on investment and provide legal certainty to investors to increase Foreign Direct Investment.