ANALISIS KAJIAN HUKUM ATAS REGULASI BENTUK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA PADA PROYEK DI IBU KOTA NUSANTARA

Abstrak

Penulisan ini menganalisis bagaimana regulasi atas pemilihan bentuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pada Proyek Pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dalam skema KPBU, dikenal beberapa bentuk Kerjasama yang mencakup ruang lingkup pekerjaan yang berbeda. Penulis menguraikan dan menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan rumah susun, khususnya terkait lingkup penyelenggaraan proyek sebagaimana diatur dalam UU 20 tahun 2011 dan PP 13 tahun 2021. Adapun pertimbangan dalam pemilihan bentuk KPBU antara lain terkait kepastian ketersediaan infrastruktur tepat pada waktunya, Optimalisasi investasi dan konstruksi oleh Badan Usaha, Maksimalisasi efisiensi yang diharapkan dari pengusahaan infrastruktur oleh Badan Usaha, Kemampuan Badan Usaha untuk melakukan transaksi, alokasi risiko dan pemilihan bentuk Kerjasama. Berdasarkan kajian yang dilakukan, maka pemilihan bentuk Kerjasama Build-Operate-Transfer ( BOT) menjadi hal yang relevan dalam pengelolaan proyek KPBU hunian di Ibu Kota Nusantara (IKN).