KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING TERKAIT PEMBARUAN DAFTAR NEGATIF INVESTASI BERDASARKAN KEBERLAKUAN GRANDFATHER CLAUSE

Abstrak

Masalah kepastian hukum meliputi situasi di mana peraturan hukum terkadang ambigu atau
kontradiktif. Kendala semacam ini kerap dialami oleh negara-negara berkembang yang berusaha menarik
investasi asing guna mendukung pertumbuhan ekonomi mereka. Penentuan sektor bisnis yang terbuka atau
tertutup, serta persyaratannya, diatur oleh peraturan presiden berdasarkan Pasal 12 UU UUPM. Kebijakan
Daftar Negatif Investasi (DNI) menjadi sangat penting karena menentukan sektor bisnis yang dapat diakses
oleh investor. DNI memberikan peluang bisnis lebih luas kepada investor. Oleh karena itu, penting bagi
investor untuk memahami DNI Indonesia sehingga mereka dapat mengetahui sektor bisnis yang memiliki
persyaratan khusus dan sektor bisnis yang benar-benar tertutup bagi investasi. Tujuan dari adanya penulisan
penelitian ini yang pertama yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi penanaman modal asing di Indonesia
serta yang kedua bagaimana kepastian hukum bagi penanaman modal asing terhadap pembaruan daftar
negatif investasi berdasarkan keberlakuan grandfather clause. Metode penelitian yang digunakan adalah
metode penelitian yuridis normatif. Hasil daripada penelitian ini adalah perlindungan terhadap investasi asing
tidak hanya diatur dalam hukum nasional, tetapi juga diberikan melalui perjanjian internasional multilateral.
Serta, dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 (PERPRES 49/2021), disebutkan
bahwa peraturan pelaksanaan Penanaman Modal untuk Bidang Usaha yang diatur dalam PERPRES 49/2021
tidak akan berlaku bagi Penanaman Modal yang telah mendapatkan persetujuan untuk bidang usaha tertentu
sebelum penerbitan PERPRES tersebut, sebagaimana yang tertera dalam izin Penanaman Modal dan/atau izin
usaha perusahaan, kecuali jika ketentuan baru lebih menguntungkan bagi Penanaman Modal tersebut.

Legal certainty issues include situations where legal regulations are sometimes ambiguous or
contradictory. Such obstacles are often experienced by developing countries that seek to attract foreign
investment to support their economic growth. The determination of open or closed business sectors, as well as
their requirements, is regulated by a presidential regulation based on Article 12 of the UUPM Law. The
Negative Investment List (DNI) policy is very important because it determines the business sectors that can
be accessed by investors. DNI provides wider business opportunities to investors. Therefore, it is important
for investors to understand Indonesia's DNI so that they can know which business sectors have special
requirements and business sectors that are completely closed to investment. The purpose of writing this study
is firstly how legal protection for foreign investment in Indonesia and the second is howlegal certainty for
foreign investment against updating the negative investment list based on the enforceability of the grandfather
clause. The research method used is the normative juridical research method. The result of this research is
thatprotection against foreign investment is not only regulated in national law, but also provided through
multilateral international agreements. Also, in Article 6 paragraph (4) of Presidential Regulation Number 49
of 2021 (PERPRES 49/2021), it is stated that the regulations for the implementation of Capital Investment for
Business Sectors regulated in PERPRES 49/2021 will not apply to Investments that have obtained approval
for certain business fields before the issuance of the Presidential Regulation, as stated in the Investment
permit and/or company business license, unless the new provisions are more favorable for the Investment.