ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PEREMPUAN DI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP DISKRIMINASI UPAH: STUDI KASUS DI INDONESIA

Penulis

  • Herbin Saragi Universitas Kristen Indonesia
  • Merrie Widyaning Kusumastuti Universitas Kristen Indonesia
  • Rr. Ani Wijayati Universitas Kristen Indonesia

Kata Kunci:

Diskriminasi Upah, Pekerja Perempuan, Sektor Pariwisata

Abstrak

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja perempuan di sektor pariwisata di Indonesia terhadap diskriminasi upah melalui pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sektor pariwisata, sebagai salah satu penyumbang besar ekonomi nasional, sering kali menempatkan pekerja perempuan pada posisi rentan akibat pekerjaan informal dan musiman. Penelitian ini mengevaluasi pengaturan hukum seperti UUD 1945, UU Ketenagakerjaan, dan ratifikasi konvensi internasional (ILO dan CEDAW), serta mengidentifikasi faktor penyebab diskriminasi upah, seperti stereotip gender, segregasi pekerjaan, dan lemahnya pengawasan pemerintah. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah memadai, implementasinya masih lemah karena kurangnya sanksi tegas dan terbatasnya akses pekerja informal ke keadilan. Studi kasus di Bali dan Lombok menggambarkan realitas diskriminasi upah yang signifikan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan, pelatihan kesadaran hukum, dan sanksi tegas untuk mewujudkan kesetaraan upah bagi pekerja perempuan di sektor pariwisata.

This study examines the legal protection for female workers in Indonesia’s tourism sector against wage discrimination through a normative and empirical juridical approach. The tourism sector, a significant contributor to the national economy, often places female workers in vulnerable positions due to the prevalence of informal and seasonal employment. The research evaluates legal frameworks such as the 1945 Constitution, the Manpower Law, and ratified international conventions (ILO and CEDAW), while identifying factors contributing to wage discrimination, including gender stereotypes, occupational segregation, and weak governmental oversight. Findings reveal that although the legal framework is adequate, its implementation remains ineffective due to the lack of stringent sanctions and limited access to justice for informal workers. Case studies in Bali and Lombok highlight significant wage disparities. The study recommends enhanced oversight, legal awareness training, and stricter penalties to ensure wage equality for female workers in the tourism sector.

Unduhan

Diterbitkan

2025-03-30