IMPLIKASI PUTUSAN MK NO. 168/PUU-XXI/2023 TERHADAP KETENTUAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Abstrak

Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023 sebagai tanggapan atas permohonan pengujian materiil terhadap UU Ketenagakerjaan dimana dalam kaitannya dengan proses pemutusan hubunan kerja, terdapat beberapa implikasi hukum pada ketentuan perundingan bipartit, besaran uang pesangon yang wajib dibayarkan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jurnal ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbandingan antara ketentuan-ketentuan tersebut baik sebelum maupun sesudah adanya Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023 serta implikasinya dengan harapan agar tenaga kerja dan perusahaan di Indonesia dapat mengetahui perkembangan ketentuan di bidang ketenagakerjaan saat ini sehingga menutup ruang untuk dapat disalahgunakan maupun disalahtafsirkan kedepannya.

The Constitutional Court has rendered Decision No. 168/PUU-XXI/2023 in response to a petition for judicial review of the Manpower Law. In relation to the process of termination of employment, this decision carries several legal implications concerning the provisions on bipartite negotiations, the mandatory severance pay amounts, and the settlement of industrial relations disputes. This journal aims to identify and compare the relevant provisions both before and after the issuance of Constitutional Court Decision No. 168/PUU-XXI/2023, as well as to analyze its implications. It is expected that this analysis will enable both workers and employers in Indonesia to gain a clear understanding of the current developments in manpower law regulations, thereby minimizing the potential for misuse or misinterpretation in the future.