PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK DAN HAK PESANGON: PERSPEKTIF KEADILAN DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA

Abstrak

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak merupakan isu yang sering kali menimbulkan permasalahan hukum dan sosial di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan teori keadilan distributif dan perlindungan hukum dalam kasus PHK sepihak di PT Astra Daihatsu Motor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst dan Nomor 249 K/Pdt.Sus-PHI/2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat banyak tantangan dalam implementasi perlindungan hukum terhadap hak pesangon pekerja, mulai dari kurangnya pengawasan pemerintah, lemahnya penegakan hukum, hingga minimnya pemahaman pekerja mengenai hak-hak mereka. Meskipun regulasi mengenai hak pesangon sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, realitas di lapangan menunjukkan adanya gap antara aturan dan pelaksanaannya.

Unilateral Termination of Employment (PHK) is an issue that frequently gives rise to legal and social problems in Indonesia. This study aims to analyze the application of distributive justice theory and legal protection in cases of unilateral PHK at PT Astra Daihatsu Motor. The research employs a normative juridical method with a case study approach based on Supreme Court Decisions Number 122/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst and Number 249 K/Pdt.Sus-PHI/2022. The findings reveal numerous challenges in the implementation of legal protection for workers’ severance rights, including inadequate government oversight, weak law enforcement, and limited understanding among workers regarding their rights. Although severance rights are clearly regulated under Law Number 13 of 2003 on Manpower and Government Regulation Number 35 of 2021, there remains a significant gap between the regulations and their practical enforcement.