PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS ATAS TUDINGAN KETERLIBATAN DALAM PEMALSUAN DOKUMEN KREDIT OLEH DEBITUR

Abstrak

Sektor perbankan memegang peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan pembiayaan, terutama lewat penyaluran kredit. Proses pemberian kredit yang kompleks sering melibatkan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pengikatan jaminan dan pembuatan perjanjian kredit. Namun, maraknya kasus pemalsuan dokumen dalam proses ini menimbulkan persoalan hukum serius, terutama saat terjadi kredit macet. Notaris/PPAT sering kali terseret ke ranah hukum meskipun tidak terlibat langsung. Perlindungan hukum terhadap Notaris/PPAT menjadi penting agar mereka tidak menjadi korban kriminalisasi. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Notaris/PPAT, sebagai pejabat umum yang bekerja independen, tidak seharusnya dibebani tanggung jawab hukum atas pemalsuan dokumen yang dilakukan tanpa sepengetahuan mereka. Meskipun demikian, dalam praktiknya, mereka sering kali dijadikan kambing hitam atas kegagalan kredit yang bukan merupakan tanggung jawab mereka. Dalam hal ini, peran Majelis Kehormatan Notaris sangat penting sebagai mekanisme perlindungan, dengan kewenangan untuk memberikan atau menolak izin pemeriksaan terhadap notaris oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, sistem perlindungan hukum terhadap Notaris/PPAT perlu diperkuat agar mereka tidak menjadi korban dalam konflik atau tindak pidana yang berada di luar kendali profesional mereka.

The banking sector plays a crucial role in encouraging economic growth through financing activities, especially through credit distribution. The complex credit granting process often involves a Notary/Land Deed Official (PPAT) in binding collateral and making credit agreements. However, the increasing number of cases of document falsification in this process raises serious legal problems, especially when bad credit occurs. Notaries/PPATs are often dragged into the realm of law even though they are not directly involved. Legal protection for Notaries/PPATs is important so that they do not become victims of criminalization. Based on the results of the discussion, it can be concluded that Notaries/PPATs, as public officials who work independently, should not be burdened with legal responsibility for falsifying documents carried out without their knowledge. However, in practice, they are often used as scapegoats for credit failures for which they are not responsible. In this case, the role of the Notary Honorary Council is very important as a protection mechanism, with the authority to grant or refuse permission to examine notaries by law enforcement officials. Thus, the legal protection system for Notaries/PPATs needs to be strengthened so that they do not become victims of conflicts or criminal acts that are beyond their professional control.