PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN OLEH NOTARIS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI KREDIT PERBANKAN MELALUI PEMALSUAN DOKUMEN SECARA BERULANG

Abstrak

Penelitian ini membahas peran notaris dalam penerbitan covernote yang digunakan dalam transaksi perbankan, terutama terkait dengan risiko penyalahgunaan wewenang yang dapat berujung pada tindak pidana korupsi. Covernote, meskipun sering dipakai dalam praktik perbankan sebagai dokumen pendukung, tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, sehingga menciptakan celah hukum yang rawan penyalahgunaan. Dalam praktiknya, covernote sering digunakan untuk memfasilitasi pencairan kredit meskipun dokumen hukum yang sah belum lengkap. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3801 K/Pid.Sus/2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan hukum terkait covernote memungkinkan terjadinya manipulasi dokumen, kolusi, dan pemalsuan oleh notaris yang dapat merugikan pihak ketiga, seperti bank, serta berpotensi merusak integritas profesi notaris. Ditemukan bahwa tidak adanya ketentuan yang mengatur format, isi, dan masa berlaku covernote mempermudah penyalahgunaan dan manipulasi, yang dapat berujung pada tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, penting untuk mengimplementasikan regulasi yang tegas terkait covernote untuk memastikan kejelasan hukum, mencegah penyalahgunaan, dan menjaga kredibilitas profesi notaris.

This research discusses the role of notaries in issuing covernotes used in banking transactions, especially in relation to the risk of abuse of authority which can lead to criminal acts of corruption. Covernotes, although often used in banking practice as supporting documents, do not have a clear legal basis in Indonesian laws and regulations, thus creating legal loopholes that are prone to abuse. In practice, covernotes are often used to facilitate credit disbursement even though valid legal documents are incomplete. This research uses a normative juridical method with a case study approach to the Pangkal Pinang District Court Decision Number 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp and the Supreme Court Decision Number 3801 K/Pid.Sus/2022. The research results show that the legal vacuum regarding covernotes allows for document manipulation, collusion and forgery by notaries which can harm third parties, such as banks, and has the potential to damage the integrity of the notary profession. It was found that the absence of provisions governing the format, content and validity period of covernotes facilitates misuse and manipulation, which can lead to criminal acts of corruption. Therefore, it is important to implement strict regulations regarding covernotes to ensure legal clarity, prevent abuse, and maintain the credibility of the notary profession.