MODIFIKASI TUJUAN PEMIDANAAN PADA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) BARU PRESPEKTIF KEADILAN SOSIAL

Abstrak

Reformasi hukum pidana di Indonesia ditandai dengan lahirnya KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Salah satu aspek penting dalam KUHP baru adalah perubahan tujuan pemidanaan yang tidak lagi bersifat retributif semata, melainkan mengarah pada pendekatan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji modifikasi tujuan pemidanaan dalam KUHP baru dalam perspektif keadilan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru memberikan landasan hukum yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan relevan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Tujuan pemidanaan kini diarahkan untuk pemulihan, pembelajaran, serta reintegrasi sosial pelaku kejahatan. Namun, implementasi pendekatan ini masih menghadapi tantangan struktural dan kultural, termasuk kesiapan aparat penegak hukum serta infrastruktur hukum. Oleh karena itu, keberhasilan reformasi ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor dan perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana.

Criminal law reform in Indonesia is marked by the enactment of the new Criminal Code (KUHP) through Law Number 1 of 2023. One of its most significant aspects is the shift in the objectives of punishment, moving away from a purely retributive model toward corrective, restorative, and rehabilitative approaches. This study aims to examine the modification of penal objectives within the new KUHP from the perspective of social justice. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings reveal that the new KUHP provides a more humane and socially just legal foundation, aligning with the socio-cultural realities of Indonesian society. Punishment is now oriented toward recovery, education, and the social reintegration of offenders. Nevertheless, the implementation of this approach still faces structural and cultural challenges, including the readiness of law enforcement and supporting legal infrastructure. Thus, the success of this reform largely depends on cross-sectoral synergy and a paradigm shift within the criminal justice system.