ANALISIS TUNTUTAN JAKSA TERKAIT HAK RESTITUSI KORBAN DALAM PERKARA TPPO DI PENGADILAN NEGERI KUPANG DAN MAUMERE PADA TAHUN 2024

Abstrak

Restitusi didefinisikan sebagai salah satu bentuk ganti kerugian yang diberikan pelaku kejahatan, atau tindak pidana, atau pihak ketiga terhadap korban atau keluarganya. Penelitian ini dilakukan untuk menelaah secara kritis penggunaan undang-undang oleh Jaksa (penuntut umum) demi memperoleh hak restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan bentuk perwujudan dari pengabulan hak restitusi tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan cara studi putusan Perdagangan Orang pada Pengadilan Negeri Kupang dan Maumere selama tahun 2024, serta wawancara pihak yang bertanggungjawab pada lembaga penanganan korban di Kupang dan Maumere. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode Sosio Legal Studies. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketersediaan Undang-Undang yang mengatur tentang restitusi tidak menjamin pemenuhan dan perwujudan hak-hak korban. Hak restitusi masih cenderung diartikan sebatas pengembalian kerugian secara materiil, sehingga kerugian imateriil yang dialami oleh korban tidak diperhitungkan. Ditemukan pula bahwa korban memiliki keterbatasan pengatahuan tentang restitusi sehingga dalam putusan hak tersebut tidak wajib dimohonkan oleh korban. Kesulitan ditemukan pula oleh penuntut umum ketika membuat permohonan restitusi, karena aturan yang diberlakukan belum secara eksplisit mengatur tentang jenis dan bentuk hak restitusi yang harus diberikan pada korban oleh pelaku atau terdakwa.

Restitution is defined as a form of compensation provided by the perpetrator of a crime, or criminal offense, or a third party to the victim or their family. This research was conducted to critically examine the use of the law by prosecutors to obtain the right of restitution for victims of Trafficking in Persons (TPPO), and the form of realization of the granting of the right of restitution. This research was conducted by studying Human Trafficking decisions at the Kupang and Maumere District Courts during 2024, as well as interviewing those responsible for victim handling institutions in Kupang and Maumere. The data obtained was analyzed qualitatively using the Socio Legal Studies method. The results of this study indicate that the availability of laws regulating restitution does not guarantee the fulfillment and realization of victims' rights. The right to restitution still tends to be interpreted as limited to the return of material losses, so that immaterial losses experienced by victims are not taken into account. It was also found that victims have limited knowledge about restitution so that in the decision the right is not mandatory requested by the victim. Difficulties were also found by the public prosecutor when making a request for restitution, because the applicable regulations have not explicitly regulated the types and forms of restitution rights that must be given to victims by the perpetrator or defendant.