TINJAUAN HUKUM MENGENAI PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA KEGIATAN PENANAMAN MODAL ASING

Abstrak

Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) ialah salah satunya dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur atau kebutuhan akan pengadaan barang namun dengan menekan biaya yang ditimbulkan. Dengan kebutuhan tersebut dibukalah pintu baru yaitu Pemanfaatan BMN untuk Kegiatan Penanaman Modal Asing (FDI) dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hal tersebut diharapkan dapat mengeksplorasi bagaimana manajemen yang efektif dari aset BMN dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ketahanan terhadap tantangan ekonomi global. Skema pemerintah untuk menarik investasi swasta dan asing dalam proyek infrastruktur pemanfaatan aset BMN yang tidak digunakan dianalisis, dengan menyoroti potensinya untuk mengurangi keterbatasan anggaran dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Studi ini juga mengevaluasi Model Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atau Kemitraan Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU/PPP) dalam pemanfaatan BMN, menekankan pentingnya kerangka regulasi, kapasitas institusi, dan transparansi. Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan BMN dalam pembangunan infrastruktur.

The utilization of State-Owned Assets (SOEs) is one way to meet infrastructure needs or procurement requirements while minimizing costs. With this need in mind, a new avenue has been opened: the utilization of SOEs for Foreign Direct Investment (FDI) activities in infrastructure development in Indonesia. This is expected to explore how effective management of SOE assets can contribute to sustainable economic growth and resilience to global economic challenges. The government's scheme to attract private and foreign investment in infrastructure projects using unused SOE assets is analyzed, highlighting its potential to alleviate budget constraints and stimulate economic growth. This study also evaluates Government-Business Cooperation or Public-Private Partnership (PPP) models in SOE utilization, emphasizing the importance of regulatory frameworks, institutional capacity, and transparency. Ultimately, this research aims to provide practical recommendations to enhance the efficiency and effectiveness of SOE utilization in infrastructure development.