ANALISIS UNSUR PENGALIHAN HAK TERHADAP OBJEK SEWA GUNA USAHA YAITU KAPAL LAUT DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN SALE AND LEASEBACK

Abstrak

Tulisan ini mengkaji aspek yuridis pengalihan hak kepemilikan atas kapal laut sebagai objek sewa guna usaha dalam skema pembiayaan sale and leaseback. Meskipun secara teoritis skema ini menimbulkan peralihan hak milik dari debitur kepada perusahaan pembiayaan (lessor), dalam praktiknya banyak perusahaan tidak melakukan balik nama serta pencatatan kepemilikan kapal sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Hal tersebut menimbulkan disharmonisasi antara kedudukan yuridis berdasarkan kontrak dengan status hukum formal atas kepemilikan kapal. Lessor secara substansial dianggap sebagai pemilik, namun secara formil lessee tetap tercatat sebagai pemilik dalam register negara. Keadaan ini menimbulkan potensi sengketa hukum, terutama apabila terjadi wanprestasi atau klaim dari pihak ketiga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi literatur. Diperlukan penguatan regulasi secara substantif yang secara khusus mengatur praktik leasing terhadap objek dengan rezim hukum khusus seperti kapal laut, guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan bagi para pihak.

This article examines the juridical aspects of ownership transfer of sea-going vessels as leased objects within a sale and leaseback financing scheme. Although theoretically such a scheme results in a transfer of ownership from the debtor to the financing institution (lessor), in practice, many financing companies fail to carry out the formal transfer of ownership and registration as mandated by Law Number 17 of 2008 on Shipping. This practice creates a discrepancy between the legal position arising from the contract and the formal status of ownership as registered with the state. The lessor is deemed the owner in substance, whereas the lessee remains the formal legal owner. Such inconsistencies may lead to legal uncertainty and disputes, especially in cases of default or third-party claims. This research employs a normative juridical method using statutory and literature approaches. It concludes the necessity for a more comprehensive legal framework governing leasing practices involving assets under special legal regimes, such as sea vessels, to ensure legal certainty and adequate protection for all parties involved.