ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA AKIBAT PERUSAHAAN PAILIT (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SURABAYA NOMOR 28/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.NIAGA SBY)

Abstrak

Landasan hukum utama yang mengatur Perlindungan hukum bagi tenaga kerja dalam situasi perusahaan pailit meliputi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengamandemen beberapa ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan.  Dalam praktiknya, penelitian ini menjadi krusial untuk mengisi kekosongan analisis yang secara spesifik menelaah implementasi dan ketahanan norma-norma hukum ketenagakerjaan saat dihadapkan pada kondisi ekstrem kepailitan perusahaan, menggunakan kasus PT KBS sebagai lensa. Dengan rumusan masalah: 1). Bagaimana perlindungan hukum bagi para tenaga kerja akibat perusahaan pailit?; 2). Bagaimana lingkup pertanggungjawaban hukum perusahaan dalam memastikan pemenuhan hak-hak karyawannya ketika perusahaan berada dalam keadaan pailit?. Dengan menggunakan  metode yuridis normatif serta menggunakan teori perlindungan hukum didapatkan kesimpulan bahwa Mekanisme perlindungan utama adalah melalui pengakuan status tenaga kerja sebagai Kreditor Preferen. Selain itu, hukum juga memberikan perlindungan substantif dengan merinci hak-hak yang wajib dipenuhi. Kasus PT Karyamitra Budisentosa menjadi bukti nyata adanya kesenjangan yang dalam antara perlindungan normatif (das sollen) dan realitas faktual (das sein). Penyebab utamanya adalah kondisi insolvensi ekstrem perusahaan, di mana nilai total harta pailit tidak sebanding dengan besarnya jumlah utang kepada kreditur separatis dan seluruh kreditur preferen. Lingkup pertanggungjawaban hukum perusahaan terhadap pemenuhan hak-hak karyawannya dalam kondisi pailit telah didefinisikan secara jelas, namun bersifat terbatas dan bersyarat. Meskipun kerangka pertanggungjawaban hukum perusahaan telah ada secara berlapis (melalui kurator dan potensi direksi), realisasinya sangat rapuh dan sangat bergantung pada kondisi finansial perusahaan, sehingga belum mampu memberikan kepastian pemenuhan hak bagi karyawan dalam praktik.

The main legal basis governing legal protection for workers in situations of corporate bankruptcy includes Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, and Law No. 6 of 2023 concerning Job Creation, which amends several provisions in the Manpower Law. In practice, this research is crucial to fill the gap in analysis that specifically examines the implementation and resilience of labor law norms when faced with the extreme conditions of corporate bankruptcy, using the case of PT KBS as a lens. The research questions are: 1). How are workers protected by law when a company goes bankrupt?; 2). What is the scope of a company's legal responsibility in ensuring the fulfillment of its employees' rights when the company is in a state of bankruptcy? Using a normative juridical method and legal protection theory, it was concluded that the main protection mechanism is through the recognition of workers' status as Preferred Creditors. In addition, the law also provides substantive protection by detailing the rights that must be fulfilled. The case of PT Karyamitra Budisentosa is clear evidence of the deep gap between normative protection (das sollen) and factual reality (das sein). The main cause is the company's extreme insolvency, where the total value of its assets is not comparable to the amount of debt owed to separate creditors and all preferred creditors. The scope of the company's legal responsibility for fulfilling the rights of its employees in bankruptcy has been clearly defined, but it is limited and conditional. Although the framework for corporate legal liability exists in layers (through the curator and potentially the board of directors), its implementation is very fragile and highly dependent on the company's financial condition, so it has not been able to provide certainty regarding the fulfillment of employee rights in practice.