MODEL PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK MELALUI PENDEKATAN PLEA BARGAINING DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Abstrak

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah mengadopsi pendekatan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi. Namun, efektivitas diversi masih menghadapi berbagai tantangan. Konsep Plea Bargaining sebagai alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Penelitian ini untuk menganalisis permasalahan mengenai konsep plea bargaining dalam sistem peradilan pidana anak dan menganalisis relevansinya sebagai alternatif penyelesaian perkara di Indonesia. Metode penelitian hukum normatif dilakukan baik meneliti bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan studi kasus. Hasil penelitian menegaskan integrasi plea bargaining ke dalam sistem peradilan pidana anak menjadi langkah strategis dalam reformasi hukum pidana. Kehadirannya tidak hanya menjawab permasalahan penumpukan perkara dan inkonsistensi putusan hakim, tetapi juga sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penerapan plea bargaining dapat mendorong terwujudnya sistem peradilan pidana anak yang lebih efektif, efisien, dan humanis. Kedepan, perlu dibuat ketentuan yang mengatur mekanisme plea bargaining secara eksplisit dalam regulasi peradilan pidana anak di Indonesia

The juvenile criminal justice system in Indonesia has adopted a restorative justice approach through diversion mechanisms. However, the effectiveness of diversion still faces various challenges. The concept of plea bargaining as an alternative to resolving juvenile criminal cases in the criminal justice system in Indonesia. This study analyses issues surrounding the concept of plea bargaining in the juvenile criminal justice system and its relevance as an alternative to case resolution in Indonesia. A normative legal research method was used, examining literature in the form of legislation, literature, and case studies. The results of the study confirm that the integration of plea bargaining into the juvenile criminal justice system is a strategic step in criminal law reform. Its presence not only addresses the problems of case backlogs and inconsistent court rulings but also aligns with the principles of simple, swift, and cost-effective justice. The implementation of plea bargaining can promote the establishment of a more effective, efficient, and humane juvenile criminal justice system. Moving forward, it is necessary to establish provisions that explicitly regulate the plea bargaining mechanism within Indonesia's juvenile criminal justice regulations.