IMPLIKASI KEBIJAKAN HILIRISASI NIKEL TERHADAP INVESTOR ASING DITINJAU DENGAN HUKUM INVESTASI DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL (STUDI KASUS GUGATAN WTO KEPADA INDONESIA)

Abstrak

Kebijakan hilirisasi nikel Indonesia, terutama pelarangan ekspor bijih nikel mentah, bertujuan meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, dan menjaga keberlanjutan cadangan sumber daya alam. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar kedua di dunia, dan kebijakan ini didukung oleh prinsip Kedaulatan Permanen atas Sumber Daya Alam (PSNR) yang diakui sebagai jus cogens dalam hukum internasional. Namun, kebijakan ini memicu sengketa perdagangan internasional ketika Uni Eropa menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 2020. Uni Eropa menilai larangan ekspor bijih nikel melanggar Pasal XI ayat (1) General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994, yang melarang pembatasan kuantitatif. Indonesia berargumen kebijakan tersebut adalah upaya konservasi sumber daya alam yang tidak terbarukan, sesuai dengan Pasal XX huruf (g) GATT. Panel WTO pada Oktober 2022 memutuskan Indonesia kalah. Meskipun Indonesia mengajukan banding, prosesnya terhambat karena ketidakberfungsian Appellate Body WTO. Kekalahan ini menimbulkan implikasi hukum, termasuk potensi kewajiban ganti rugi. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat diplomasi dan argumentasi berbasis PSNR serta meningkatkan kapasitas industri pengolahan dalam negeri untuk menjaga legitimasi kebijakan hilirisasi.

The nickel downstreaming policy of Indonesia, specifically the prohibition on exporting raw nickel ore , aims to enhance value addition, create employment opportunities, attract investment, and safeguard the sustainability of limited natural resource reserves. Indonesia possesses the second-largest nickel reserves globally , and this policy is underpinned by the principle of Permanent Sovereignty over Natural Resources (PSNR) , which is recognized as jus cogens in international law. However, this policy has led to an international trade dispute after the European Union (EU) filed a lawsuit against Indonesia at the World Trade Organization (WTO) in 2020. The EU contended that the nickel ore export ban violates Article XI paragraph (1) of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994, which prohibits quantitative restrictions. Indonesia argued that the policy constitutes an effort to conserve non-renewable natural resources , aligning with Article XX paragraph (g) of the GATT. The WTO panel ruled against Indonesia in October 2022. Although Indonesia has filed an appeal, the process is stalled due to the dysfunctionality of the WTO's Appellate Body. This adverse ruling carries legal implications, including potential liability for compensation. Therefore, Indonesia is advised to reinforce its diplomatic efforts and PSNR-based arguments, alongside enhancing the capacity of its domestic processing industry to maintain the legitimacy of the downstreaming policy.