PARADOKS KEADILAN DI PERADILAN PAJAK: MENGANALISIS KETEGANGAN SUBSTANCE OVER FORM DAN DOMINASI VETO EKSEKUTIF ATAS PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP

Abstrak

Penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak (PP), melalui mekanisme Banding dan Gugatan, secara filosofis merefleksikan ketegangan abadi antara Trias Filsafat Hukum Gustav Radbruch: Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Fiskal. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana PP berupaya merekonsiliasi konflik nilai tersebut melalui aktivisme yudisial, sekaligus menguji efektivitas pencapaian keadilan substantif bagi Wajib Pajak (WP). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (legal research) dengan pendekatan filosofis dan konseptual (Realisme Hukum, Hukum Progresif, Substance Over Form—SoF, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik—AUPB), diperkuat oleh studi kasus putusan PP. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem didominasi oleh Positivisme Fungsional yang menjamin Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Fiskal, terlihat dari kekakuan prosedural dan beban pembuktian formal. Untuk mengoreksi ketidakadilan, hakim PP menerapkan strategi koreksi dualistik: Realisme Hukum melalui SoF untuk menguji substansi ekonomi, dan Hukum Progresif melalui AUPB untuk menjamin akuntabilitas birokrasi. Namun, analisis kritis menemukan paradoks, di mana SoF sering diterapkan secara formalistik, meningkatkan standar pembuktian WP. Lebih krusial, ancaman struktural terbesar adalah kegagalan eksekusi putusan inkracht, yang mengkonfirmasi adanya Veto Eksekutif fungsional. Hal ini menyebabkan Kemanfaatan Fiskal (perlindungan anggaran) secara praktis menundukkan Kepastian Hukum dan Keadilan, menjadikan keadilan yang diperoleh WP seringkali hanya bersifat teoretis dan kehilangan manfaat praktisnya. Oleh karena itu, reformasi struktural komprehensif, terutama sanksi tegas bagi birokrasi yang menolak eksekusi, sangat krusial untuk mewujudkan trinitas nilai Radbruch secara utuh.

The resolution of tax disputes in the Tax Court (Peradilan Pajak), through the mechanisms of Appeal and Lawsuit, philosophically reflects the enduring tension among Gustav Radbruch’s Triad of Legal Philosophy: Justice, Legal Certainty, and Fiscal Utility. This study aims to analyze how the Tax Court seeks to reconcile these conflicting values through judicial activism while simultaneously examining the effectiveness of achieving substantive justice for taxpayers. The research employs a normative legal method with philosophical and conceptual approaches—specifically, Legal Realism, Progressive Law, the Substance Over Form (SoF) doctrine, and the General Principles of Good Governance (AUPB)—supported by case studies of Tax Court decisions. The findings reveal that the system is predominantly governed by Functional Positivism, ensuring Legal Certainty and Fiscal Utility, as evidenced by procedural rigidity and the burden of formal proof. To address injustices, Tax Court judges employ a dual corrective strategy: Legal Realism through the SoF doctrine to examine economic substance, and Progressive Law through AUPB to ensure bureaucratic accountability. However, critical analysis uncovers a paradox in which the SoF doctrine is often applied formalistically, thereby raising taxpayers’ evidentiary burdens. More crucially, the most significant structural threat lies in the failure to execute final and binding (inkracht) judgments, confirming the existence of a functional Executive Veto. Consequently, Fiscal Utility (budgetary protection) effectively subordinates Legal Certainty and Justice, rendering taxpayers’ justice largely theoretical and devoid of practical benefit. Therefore, comprehensive structural reform—particularly the imposition of firm sanctions on bureaucracies that refuse to execute judgments—is essential to fully realize Radbruch’s trinity of legal values.