KEABSAHAN PERJANJIAN ELEKTRONIK MELALUI WHATSAPP TANPA TANDA TANGAN BASAH: PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN DAN HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK

Abstrak

Perkembangan teknologi komunikasi mendorong masyarakat membentuk hubungan hukum melalui WhatsApp, termasuk menyepakati perjanjian tanpa tanda tangan basah. Secara normatif (das sollen), Pasal 1320 KUHPerdata menjadi ukuran keabsahan perjanjian dan UU ITE mengakui informasi serta dokumen elektronik sebagai alat bukti; namun dalam praktik (das sein), perjanjian semacam itu mudah disangkal dan sulit dibuktikan karena identitas pengguna akun dan keutuhan percakapan dipersoalkan. Penelitian ini menganalisis keabsahan perjanjian elektronik melalui WhatsApp tanpa tanda tangan basah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, serta kedudukan dan kekuatan pembuktian percakapan WhatsApp berdasarkan UU ITE. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dianalisis secara kualitatif dengan teori kepastian hukum, asas konsensualisme, dan prinsip kesetaraan fungsional (functional equivalent). Hasil analisis menunjukkan bahwa tanda tangan basah bukan syarat sah perjanjian, sehingga perjanjian melalui WhatsApp sah sepanjang memenuhi empat syarat Pasal 1320 KUHPerdata dan bukan perbuatan hukum yang wajib dibuat dalam bentuk tertentu. Namun, pemenuhan syarat tersebut baru dapat ditunjukkan apabila autentisitas pesan, identitas para pihak, dan integritas percakapan dapat dipertanggungjawabkan: syarat kesepakatan dan kecakapan bergantung pada kepastian identitas, sedangkan syarat hal tertentu dan sebab yang halal bergantung pada keutuhan isi percakapan. Dengan demikian, keabsahan perjanjian dan kekuatan pembuktiannya merupakan dua persoalan yang berbeda, dan foto atau pindaian tanda tangan basah tidak dapat dipersamakan dengan tanda tangan elektronik menurut UU ITE.