PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA PERPAJAKAN INDONESIA

Abstrak

Perpajakan adalah sumber pemasukan terbesar negara dalam APBN Indonesia, dengan proyeksi mencapai lebih dari 1.932 triliun rupiah di tahun 2024. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah dengan berbagai pelanggaran yang merugikan keuangan negara. Kesenjangan antara target dan pencapaian penerimaan pajak menunjukkan pentingnya penguatan penegakan hukum pidana perpajakan sebagai alat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memaksimalkan penerimaan negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara menyeluruh sistem hukum pidana perpajakan Indonesia, mengidentifikasi tantangan pelaksanaannya, dan merumuskan rekomendasi reformasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana perpajakan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang mengatur hukum pidana perpajakan, termasuk UUD 1945, UU KUP, UU HPP, dan peraturan terkait. Pengumpulan data dilakukan lewat studi kepustakaan dengan analisis kualitatif menggunakan content analysis dan comparative analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum pidana perpajakan Indonesia memiliki kerangka normatif yang jelas dengan prinsip-prinsip dasar meliputi asas ultimum remedium, asas legalitas, asas kesalahan, dan asas proporsionalitas. Rumusan tindak pidana perpajakan mencakup pelanggaran pelaporan SPT, pembayaran pajak, penggunaan Faktur Pajak Fiktif, dan penggelapan pajak dengan pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada orang perseorangan, korporasi, direksi, pengurus, dan beneficial owner. Mekanisme penegakan hukum melibatkan penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dengan sanksi berupa pidana penjara, denda, dan pidana tambahan berupa perampasan aset. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum pidana perpajakan masih menghadapi tantangan teknis, operasional, kebijakan, dan institusional yang memerlukan reformasi melalui penguatan kelembagaan, reformasi regulasi, dan pengembangan pendekatan penegakan hukum berbasis risiko dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum pidana perpajakan Indonesia.

Taxation is Indonesia's largest revenue source in the state budget, projected to exceed 1,932 trillion rupiah in 2024. However, taxpayer compliance levels remain low, with various violations causing financial losses to the state. The gap between tax revenue targets and actual collection demonstrates the need to strengthen criminal tax law enforcement as a tool to boost taxpayer compliance and maximize state revenue. This research aims to comprehensively analyze Indonesia's criminal tax law system, identify implementation challenges, and formulate policy reform recommendations to enhance criminal tax law enforcement effectiveness. The research employs a normative juridical approach with descriptive analytical methods to examine positive legal provisions governing criminal tax law, including the 1945 Constitution, the General Provisions and Tax Procedures Law, the Tax Harmonization Law, and related regulations. Data collection was conducted through literature review with qualitative analysis using content analysis and comparative analysis. Research findings show that Indonesia's criminal tax law system has a clear normative framework with fundamental principles including the ultimum remedium principle, legality principle, fault principle, and proportionality principle. Tax crime formulations include violations in tax return reporting, tax payment, use of fictitious tax invoices, and tax evasion, with criminal liability applicable to individuals, corporations, directors, management, and beneficial owners. Law enforcement mechanisms involve investigation, prosecution, and sentencing with sanctions including imprisonment, fines, and additional penalties of asset forfeiture. The research concludes that criminal tax law implementation still faces technical, operational, policy, and institutional challenges requiring reform through institutional strengthening, regulatory reform, and development of risk-based law enforcement approaches utilizing technology to improve the effectiveness of Indonesia's criminal tax law system.