PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK DI KPUD KOTA PASURUAN

(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI-2013)

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji peran sistem pemilu dalam pelaksanaan Pesta Demokrasi Indonesia yang efektif. Penelitian ini merupakan hasil dari pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif dan kualitatif. Para peneliti berusaha untuk menggunakan pendekatan ini untuk menggambarkan, meneliti, dan menjelaskan undang-undang dan ketentuan-ketentuan, serta kerangka kerja pemilu yang digunakan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Penelitian ini menggunakan tiga metodologi pengumpulan data: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara itu, data dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pilkada serentak di KPUD Kota Pasuruan belum optimal. Berdasarkan bukti-bukti yang diamati di tempat kejadian, terbukti bahwa ada individu yang tidak menggunakan hak pilihnya. Hal ini diperkuat dengan pencermatan terhadap tabulasi surat suara yang tidak hadir.

The aim of this research is to examine the role of the electoral system in the effective implementation of the Indonesian Democratic Party. This research is the result of the examination of Law Number 42 of 2008 concerning the General Election of President and Vice President by the Constitutional Court of the Republic of Indonesia. This research uses descriptive and qualitative methodology. Researchers attempt to use this approach to describe, examine, and explain the laws and provisions, as well as the electoral framework used in the election of president and vice president. This research uses three data collection methodologies: observation, interviews, and documentation. Meanwhile, the data was analyzed through a process of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research show that the implementation of simultaneous regional elections in the Pasuruan City KPUD has not been optimal. Based on the evidence observed at the scene, it was proven that there were individuals who did not exercise their right to vote. This is reinforced by a closer look at the tabulation of absentee ballots.