TANGGUNG JAWAB PEJABAT DAERAH TERHADAP KERUSAKAN RUAS JALAN DI KAMPUNG KRASAK DESA LUBUK LINGKUK KAB. BANGKA TENGAH
Kata Kunci:
Pejabat Daerah, Kerusakan Jalan, Infrastruktur, Kampung Krasak, Peraturan Perundang-UndanganAbstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pejabat daerah dalam konteks tanggung jawab terhadap kerusakan ruas jalan di Kampung Krasak, Desa Lubuk Lingkuk, Kabupaten Bangka Tengah. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan kewenangan pejabat daerah terkait pemeliharaan jalan. Dalam penelitian ini, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi acuan utama, dengan penelusuran lebih lanjut terhadap peraturan daerah di Kabupaten Bangka Tengah. Hasil analisis normatif ini diharapkan dapat mengungkapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tanggung jawab pejabat daerah terhadap kerusakan ruas jalan di wilayah tersebut. Dengan menyusun landasan hukum yang kuat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih baik terkait kewenangan pejabat daerah dalam menghadapi permasalahan pemeliharaan jalan di tingkat lokal, dengan fokus pada kasus Kampung Krasak.
This study aims to analyze the authority of local officials in the context of responsibility for damage to road sections in Krasak Village, Lubuk Lingkuk Village, Central Bangka Regency. The method used is normative juridical research, focusing on the analysis of laws and regulations governing the duties and authorities of local officials related to road maintenance. In this study, Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government became the main reference, with further exploration of regional regulations in Central Bangka Regency. The results of this normative analysis are expected to reveal provisions governing the responsibility of local officials for damage to road sections in the region. By developing a strong legal foundation, this research is expected to contribute to a better understanding of the authority of local officials in dealing with road maintenance problems at the local level, focusing on the case of Kampung Krasak.
