A. Buku Atmasasmita, Romli. 1992. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. Jakarta: PT Eresco. Atmasasmita, Romli. 2011. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Gosita, Arif. 2002. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Akadem
Kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan fenomena gunung es yang berakar pada ketimpangan relasi kuasa yang melembaga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPKS) berdasarkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 serta menelaah perlindungan hak korban dalam perspektif viktimologi Stephen Schafer. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta diperkaya dengan data primer melalui wawancara dengan Satgas PPKS Universitas Singaperbangsa Karawang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 memberikan legitimasi hukum yang lebih kuat dengan menetapkan Satgas sebagai organ resmi institusi, yang mencerminkan paradigma hukum responsif. Dalam perspektif viktimologi, mahasiswa diklasifikasikan sebagai Korban yang Lemah secara Sosial rentan terhadap eksploitasi otoritas akademik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan kekerasan sangat bergantung pada independensi Satgas dalam memutus rantai viktimisasi sekunder melalui pendekatan yang berpusat pada korban, yang mencakup pemulihan hak dan perlindungan dari intimidasi struktural birokrasi kampus. Sexual violence in higher education is an "iceberg phenomenon" rooted in institutionalized power imbalances. This research aims to analyze the pivotal role of the Task Force for the Prevention and Handling of Violence under the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Regulation Number 55 of 2024, while examining the protection of victims' rights through Stephen Schafer’s victimology perspective. Employing a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, this study is further enriched by primary data obtained from interviews with the PPKS Task Force at Singaperbangsa Karawang University. The findings reveal that Permendikbudristek No. 55 of 2024 significantly strengthens the Task Force's legal legitimacy by establishing it as a formal institutional organ, thereby reflecting a responsive law paradigm. From a victimological standpoint, students are identified as Socially Weak Victims who are highly vulnerable to the exploitation of academic authority. This study concludes that the efficacy of violence intervention depends heavily on the Task Force's independence. Such autonomy is crucial for dismantling the cycle of secondary victimization through a victim-centered approach that prioritizes the restoration of rights and provides a safeguard against structural intimidation within the campus bureaucracy.
Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat
ANALISIS PRIORITAS PENERAPAN ANTARA REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP) DAN PERJANJIAN INVESTASI : PERSPEKTIF KONVENSI WINA 1969
Tumpang tiindiih reiziim iinveistasii iinteirnasiional meirupakan konseikueinsii darii proliifeirasii peirjanjiian iinveistasii yang beirpoteinsii meiniimbulkan konfliik norma, khususnya antara Reigiional Compreiheinsiivei Eiconomiic Partneirshiip (RCEiP) dan peirjanjiian iinveistasii laiinnya seipeirtii Biilateiral Iinveistmeint Treiatiieis (BIiT) Iindoneisiia. Peineiliitiian iinii beirtujuan untuk meinganaliisiis iinstrumein hukum yang diipriioriitaskan dalam hal teirjadii konfliik atau tumpang tiindiih keiteintuan, deingan meinggunakan keirangka Konveinsii Wiina 1969 teintang Hukum Peirjanjiian Iinteirnasiional. Peirmasalahan utama yang diikajii meiliiputii dasar peineintuan priioriitas antar peirjanjiian, peineirapan priinsiip leix speiciialiis, leix posteiriior, seirta reileivansii keiteintuan Pasal 30 Konveinsii Wiina 1969 dalam konteiks hubungan antara RCEiP dan peirjanjiian iinveistasii laiinnya. Meitodei peineiliitiian yang diigunakan adalah peineiliitiian hukum normatiif deingan peindeikatan peirundang-undangan dan konseiptual. Analiisiis diilakukan teirhadap keiteintuan dalam RCEiP, beirbagaii peirjanjiian iinveistasii Iindoneisiia, seirta priinsiip-priinsiip iinteirpreitasii dan konfliik norma dalam hukum peirjanjiian iinteirnasiional. Hasiil peineiliitiian meinunjukkan bahwa tiidak teirdapat satu iinstrumein yang seicara absolut diipriioriitaskan, meilaiinkan beirgantung pada konstruksii hubungan antarpeirjanjiian, klausul speisiifiik yang meingatur konfliik, seirta waktu beirlakunya peirjanjiian. Priinsiip leix speiciialiis deirogat leigii geineiralii dan leix posteiriior deirogat leigii priiorii meinjadii dasar utama dalam meineintukan priioriitas, deingan teitap meimpeirhatiikan maksud dan tujuan para piihak seibagaiimana diiiinteirpreitasiikan beirdasarkan Pasal 31–33 Konveinsii Wiina 1969. Dalam konteiks Iindoneisiia, keibeiradaan RCEiP ceindeirung tiidak seicara otomatiis meingeisampiingkan BIiT, seihiingga diipeirlukan harmoniisasii dan keijeilasan keibiijakan untuk meinghiindarii keitiidakpastiian hukum dalam peinyeileisaiian seingkeita iinveistasii.
STATUS HUKUM KEPEMILIKAN TANAMAN PARENNIAL DIATAS TANAH HAK MILIK ORANG LAIN TANPA BATAS WAKTU
Status hukum kepemilikan tanaman parennial di atas tanah hak milik orang lain pada prinsipnya dimungkinkan dalam sistem hukum agraria Indonesia berdasarkan asas pemisahan horizontal, yaitu asas yang memisahkan kepemilikan tanah dari benda-benda yang berada di atasnya, termasuk tanaman. Namun demikian, keberadaan dan penguasaan tanaman tersebut harus didasarkan pada hubungan hukum yang sah, seperti perjanjian, izin, kerja sama, atau bentuk hubungan hukum lain yang jelas antara pemilik tanah dengan pihak yang menanam atau mengusahakan tanaman. Asas pemisahan horizontal tidak dapat dimaknai sebagai pemberian hak mutlak dan tanpa batas kepada pemilik tanaman untuk terus menguasai tanaman di atas tanah milik orang lain secara permanen. Penguasaan tanaman parennial tanpa batas waktu di atas tanah hak milik orang lain dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal tersebut disebabkan karena penguasaan tanaman secara terus-menerus tanpa dasar hukum yang jelas telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan, adanya sifat melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Penguasaan tersebut bertentangan dengan hak subjektif pemilik tanah sebagai pemegang hak milik yang sah, melanggar asas kepatutan dan itikad baik, serta mengakibatkan kerugian bagi pemilik tanah karena kehilangan kesempatan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya secara bebas. The legal status of ownership of perennial plants on land owned by another person is in principle possible in the Indonesian agrarian law system based on the principle of horizontal separation, namely the principle that separates ownership of land from objects located upon it, including plants. However, the existence and control of such plants must be based on a lawful legal relationship, such as an agreement, permission, cooperation, or another clear form of legal relationship between the landowner and the party planting or cultivating the plants. The principle of horizontal separation cannot be interpreted as granting an absolute and unlimited right to the owner of the plants to continuously control the plants on land owned by another person permanently. The control of perennial plants without time limitation on land owned by another person may be qualified as an unlawful act as regulated in Article 1365 of the Indonesian Civil Code. This is because continuous control of the plants without a clear legal basis fulfills the elements of an unlawful act, namely the existence of an act, the unlawful nature of the act, fault, loss, and a causal relationship between the act and the loss. Such control is contrary to the subjective rights of the landowner as the lawful holder of ownership rights, violates the principles of propriety and good faith, and causes loss to the landowner due to the loss of the opportunity to use and benefit from the land freely.
ANALISIS KOMPARATIF TAKLIK TALAK SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI INDONESIA DAN DI TERENGGANU, MALAYSIA
Dinamika perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam kerangka hukum keluarga Islam di Asia Tenggara menjadi latar belakang penelitian ini. Fokus utama kajian diarahkan pada analisis komparatif mengenai validitas dan implikasi yuridis taklik talak antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (EUUKI) Terengganu, Malaysia. Penelitian ini merupakan studi hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach) untuk membedah norma hukum di kedua yurisdiksi. Temuan penelitian menunjukkan perbedaan karakteristik yang signifikan; di Indonesia, taklik talak bersifat insidental di mana ikatannya gugur setelah putusan pengadilan, sedangkan di Terengganu bersifat berkelanjutan (continuous) melalui diksi "tiap-tiap kali" yang tetap berlaku meskipun terjadi rujuk. Secara praktis, otoritas hukum Indonesia menerapkan Talak Ba’in Sughra guna menjamin kebebasan istri (tabula rasa), sementara Terengganu menerapkan Talak Raj’i dengan aktivasi taklik otomatis sebagai fungsi pengawasan preventif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan prosedur, kedua negara tetap mengedepankan prinsip kemaslahatan (al-maslahah) dan perlindungan hukum bagi perempuan yang relevan dengan konteks legal-formal masing-masing yurisdiksi. The dynamics of legal protection for women's rights within the framework of Islamic family law in Southeast Asia form the background of this research. The main focus of the study is directed at a comparative analysis regarding the validity and legal implications of taklik talak between the Compilation of Islamic Law (KHI) in Indonesia and the Islamic Family Law Enactment (EUUKI) of Terengganu, Malaysia. This research is a normative legal study with a comparative law approach to examine the legal norms in both jurisdictions. The findings reveal significant differences in characteristics; in Indonesia, taklik talak is incidental, meaning its binding effect lapses after a court decision, whereas in Terengganu it is continuous through the phrase "each time" which remains effective even if reconciliation occurs. Practically, the Indonesian legal authorities apply Talak Ba’in Sughra to ensure the wife’s freedom (tabula rasa), while Terengganu applies Revocable divorce with automatic taklik activation as a function of preventive supervision. This study concludes that although there are procedural differences, both countries still prioritize the principle of welfare (al-maslahah) and legal protection for women relevant to the legal-formal context of each jurisdiction.
RESTORATIVE JUSTICE BEBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN INFAK MASJID PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DI NAGARI SARIK ALAHAN TIGO KABUPATEN SOLOK
Restorative justice muncul sebagai alternatif dalam sistem peradilan yang lebih menekankan pada pemulihan, perbaikan hubungan, dan penyelesaian konflik melalui dialog. Nagari Sarik Alahan Tigo menerapkan restorative justice berbasis kearifan lokal dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian infak masjid, ini berbanding terbalik dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang secara tegas mengatur mengenai hukuman bagi pelaku pencuri, dan juga berkaitan dengan hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan observasi lapangan sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Sumber data utama yang digunakan adalah literatur khususnya yang berkaitan dengan penelitian penulis serta pengamatan langsung terhadap praktik penyelesaian kasus pencurian infak masjid di Nagari Sarik Alahan Tigo. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri buku-buku, artikel jurnal ilmiah dan analisis dari observasi yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice tidak sejalan dengan hukum positif, sanksi pararak yang diberlakukan bagi pencuri kotak infak di Nagari Sarik Alahan Tigo merupakan bentuk restorative justice yang berbasis kearifan lokal, tujuannya untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Dalam hukum pidana Islam, sanksi pararak tidak termasuk dalam hukuman hudud tapi bagian hari tak’zir tujuan diberlakukannya hanya untuk memberikan efek malu kepada pelaku, menjaga kehormatan masjid, sekaligus mencegah masyarakat dari perbuatan serupa, dan ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum pidana Islam. Restorative justice has emerged as an alternative in the judicial system that places greater emphasis on recovery, relationship repair, and conflict resolution through dialogue. Nagari Sarik Alahan Tigo implements restorative justice based on local wisdom in resolving criminal acts of theft of mosque donations. This is in contrast to the positive law that applies in Indonesia, which explicitly regulates the punishment for thieves, and is also related to Islamic criminal law. This study uses a qualitative approach with literature study and field observation as the main techniques for data collection. The main data sources used are literature, particularly related to the author's research, and direct observation of the practice of resolving cases of theft of mosque donations in Nagari Sarik Alahan Tigo. Data collection was carried out by searching books, scientific journal articles, and analysis from observations made. The results of the study show that restorative justice is not in line with positive law. The pararak sanctions imposed on thieves of donation boxes in Nagari Sarik Alahan Tigo are a form of restorative justice based on local wisdom, with the aim of deterring perpetrators and maintaining harmony in the community. In Islamic criminal law, pararak sanctions are not included in hudud punishments but are part of tak'zir, the purpose of which is only to shame the perpetrator, maintain the honor of the mosque, and prevent the community from committing similar acts, and this does not conflict with the values contained in Islamic criminal law.
BENTUK TANGGUNG GUGAT WANPRESTASI CV X ATAS JASA PENGURUSAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung gugat wanprestasi CV X sebagai perusahaan penyedia jasa perizinan terhadap PT X sebagai perusahaan manufaktur dalam jasa pengurusan izin pengusahaan air tanah serta mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam pemenuhan tanggung gugat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan staf legal PT X dan studi dokumen internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa dipicu oleh disrupsi regulasi pada tahun 2022 yang mengalihkan kewenangan perizinan dari pemerintah daerah ke pusat, sehingga menciptakan keadaan kahar (force majeure). Bentuk tanggung gugat yang dilakukan CV X adalah penyelesaian prestasi tanpa biaya tambahan melalui mekanisme negosiasi dan kompromi di luar pengadilan. Hambatan utama mencakup disrupsi regulasi, ketidaksiapan data teknis objek perizinan, dan buruknya manajemen komunikasi antar pihak. This study aims to analyze the form of liability for breach of contract by CV X, a licensing service provider, toward PT X, a manufacturing company, in the provision of groundwater use permit services, as well as to identify the obstacles that arise in fulfilling such liability. This study employs an empirical legal method with a legislative and conceptual approach. Data were collected through interviews with PT X’s legal staff and a review of internal documents. The findings indicate that the dispute was triggered by regulatory disruption in 2022, which transferred licensing authority from local governments to the central government, thereby creating a force majeure situation. The form of liability undertaken by CV X was the fulfillment of obligations without additional costs through out-of-court negotiation and compromise mechanisms. The main obstacles included regulatory disruption, the lack of readiness of technical data regarding the licensing object, and poor communication management among the parties.
Nikita Zazkhia Nur Annisah Cinta Korompis
POLEMIK TRADISI MAMBILANG HARI DI MALUS LUBUAK GADANG TIMUR SANGIR: TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi polemik yang terjadi dalam pelaksanaan tradisi Mambilang Hari di Jorong Maluih, Nagari Lubuak Gadang Timur, Kabupaten Solok Selatan, serta untuk memahami tradisi ini melalui perspektif sosiologi hukum Islam. Tradisi ini merupakan kegiatan mendoakan almarhum selama 110 hari dengan tata cara tertentu yang dipandang sebagai bagian dari adat budaya Minangkabau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif dan wawancara semi-terstruktur dengan tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat. Analisis data dilakukan secara induktif dan deduktif untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang polemik tradisi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Mambilang Hari memiliki nilai sosial dan budaya yang signifikan dalam mempererat solidaritas masyarakat. Namun, polemik muncul dari tiga aspek utama: (1) biaya pelaksanaan yang memberatkan keluarga kurang mampu, (2) perbedaan pandangan keagamaan tentang keabsahan tradisi ini, dan (3) perubahan sosial yang mendorong beberapa pihak untuk menyederhanakan pelaksanaannya. Meskipun demikian, tradisi ini tetap bertahan karena perannya dalam menjaga identitas budaya dan norma sosial masyarakat setempat. Rekomendasi yang diberikan mencakup perlunya modifikasi tradisi agar lebih relevan dengan kondisi modern, seperti menyederhanakan ritual untuk mengurangi beban ekonomi. Selain itu, diperlukan edukasi agama yang komprehensif untuk menjembatani perbedaan pandangan antara kelompok tradisionalis dan reformis. Dengan demikian, tradisi ini dapat tetap dilestarikan tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. This article aims to identify the polemics that occur in the implementation of the Mambilang Hari tradition in Jorong Maluih, Nagari Lubuak Gadang Timur, South Solok Regency, and to understand this tradition through the perspective of the sociology of Islamic law. This tradition is an activity of praying for the deceased for 110 days with certain procedures that are seen as part of Minangkabau cultural customs. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through participatory observation and semi-structured interviews with traditional leaders, religious leaders, and the community. Data analysis was conducted inductively and deductively to obtain a comprehensive picture of the polemic of this tradition. The results show that the Mambilang Hari tradition has significant social and cultural values in strengthening community solidarity. However, polemics arise from three main aspects: (1) the cost of implementation which is burdensome for poor families, (2) differences in religious views on the validity of this tradition, and (3) social changes that encourage some parties to simplify the implementation. Nevertheless, the tradition has survived because of its role in maintaining the cultural identity and social norms of the local community. Recommendations include the need to modify the tradition to make it more relevant to modern conditions, such as simplifying the ritual to reduce the economic burden. In addition, comprehensive religious education is needed to bridge the differences in views between traditionalists and reformists. Thus, this tradition can be preserved without contradicting the principles of Islamic law.
EFEKTIVITAS PENERAPAN PIDANA KEBIRI BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang berdampak luas, baik secara fisik maupun psikologis, sehingga memerlukan penanganan hukum yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penerapan pidana kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum pidana di Indonesia, serta mengkaji efektivitasnya dalam menekan angka residivisme dan memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pidana kebiri telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang bersifat represif dan preventif. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai kendala, seperti persoalan teknis pelaksanaan, penolakan tenaga medis, serta potensi konflik dengan prinsip hak asasi manusia. Selain itu, efektivitas pidana kebiri dalam menekan residivisme belum dapat dibuktikan secara empiris, karena faktor penyebab kejahatan seksual tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek psikologis dan sosial. Oleh karena itu, pidana kebiri tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya solusi, melainkan harus diintegrasikan dengan pendekatan rehabilitatif dan sistem perlindungan anak yang komprehensif agar tujuan pemidanaan dan perlindungan korban dapat tercapai secara optimal. Sexual violence against children is a serious crime with far-reaching impacts, both physically and psychologically, and therefore requires comprehensive legal treatment. This study aims to analyze the regulation and implementation of castration punishment for perpetrators of sexual violence against children from a criminal law perspective in Indonesia, as well as to assess its effectiveness in reducing recidivism rates and providing legal protection for child victims. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials through literature review. The results indicate that, normatively, castration punishment has a strong legal basis through Law Number 17 of 2016 and Government Regulation Number 70 of 2020 as part of a repressive and preventive criminal policy. However, its implementation still faces various obstacles, such as technical issues, refusal by medical personnel, and potential conflicts with human rights principles. Furthermore, the effectiveness of castration punishment in reducing recidivism has not been empirically proven, as the causal factors of sexual crimes are not only biological but also influenced by psychological and social aspects. Therefore, castration cannot be the sole solution; it must be integrated with a rehabilitative approach and a comprehensive child protection system to optimally achieve the goals of punishment and victim protection.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 59/PDT.G/2021/PN KARAWANG)
Perjanjian hutang piutang merupakan salah satu bentuk perikatan yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan berpotensi menimbulkan sengketa perdata apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Tugas Akhir ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian hutang piutang serta pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa wanprestasi berdasarkan Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Karawang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pendekatan konseptual melalui pendapat para ahli hukum, serta pendekatan kasus dengan menganalisis putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian hutang piutang didasarkan pada pemenuhan syarat sah perjanjian, pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang, serta penerapan prinsip itikad baik. Dalam Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Karawang, hakim mempertimbangkan alat bukti tertulis, fakta wanprestasi, dan asas keadilan serta kepastian hukum dalam menjatuhkan putusan. Kesimpulan menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam perjanjian hutang piutang harus diberikan secara proporsional guna menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur. Debt agreements are a common form of legal relationship in society and often give rise to civil disputes when one party fails to perform its obligations. This study aims to analyze legal protection for the rights and obligations of the parties in debt agreements and to examine judicial considerations in resolving breach of contract disputes based on Decision Number 59/Pdt.G/2021/PN Karawang. The research employs a normative legal method with a descriptive-analytical specification. The approaches used include a statutory approach by examining provisions of the Indonesian Civil Code, a conceptual approach based on legal doctrines, and a case approach through analysis of relevant court decisions. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources collected through library research and analyzed qualitatively. The results indicate that legal protection in debt agreements is based on the fulfillment of the validity requirements of contracts, balanced implementation of rights and obligations, and the application of the principle of good faith. In Decision Number 59/Pdt.G/2021/PN Karawang, the judge considered written evidence, the existence of breach of contract, and the principles of justice and legal certainty. The study concludes that proportional legal protection is essential to ensure fairness and legal certainty for both creditors and debtors.
KEWENANGAN JAKSA MELAKUKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM MENGHENTIKAN PENUNTUTAN PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH KEJAKSAAN SEBAGAI PENERAPAN ASAS DOMINUS LITIS
Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu persoalan yang terkadang membawa polemik dan menimbulkan berbagai persoalan, kekerasan dalam rumah tangga menjadi persoalan karena antara pelaku dan korban memiliki ikatan hubungan yang mengakibatkan jika dilaporkan maka sama saja menyebarkan aib sendiri dan berpotensi menyebabkan pelaku terancam hukuman pidana, oleh karenanya memang diperlukan suatu tindakan hukum khusus dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini akan membahas persoalan mengenai kewenangan jaksa dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui sistem restorative justice, mekanisme penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui restorative justice, dan reformulasi hukum kedepan mengenai penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terkait pemulihan korban. Sebagai penegak hukum, jaksa mengambil peran menjadi mediator untuk menyelesaikan persoalan kekerasan dalam rumah tangga untuk mengambil langkah hukum diskresi, langkah hukum ini tentu saja harus melalui mekanisme yang tepat dengan memperhatikan aturan hukum yang ada, reformulasi hukum terhadap pasal 53 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang kedepannya dapat membentuk suatu norma yang memiliki kemanfaatan hukum dan menimbulkan perlindungan hukum yang tepat guna bagi masyarakat. Domestic violence is a controversial issue that sometimes raises various issues. Domestic violence is a problem because the perpetrator and victim have a relationship, which means that reporting it could discredit the perpetrator and potentially expose the perpetrator to criminal penalties. Therefore, specific legal action is needed to resolve domestic violence. This study will discuss the authority of prosecutors to resolve domestic violence through a restorative justice system, the mechanism for resolving domestic violence through restorative justice, and future legal reforms regarding the resolution of domestic violence related to victim recovery. As law enforcers, prosecutors play a role as mediators in resolving domestic violence issues, taking discretionary legal action. These legal steps must, of course, be taken through appropriate mechanisms while taking into account existing legal regulations. Legal reformulation of Article 53 of Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence can ultimately establish a norm that has legal benefits and provides appropriate legal protection for the community.
PELUANG DAN TANTANGAN KEADILAN GENDER DI DESA LIWULAGANG, KECAMATAN NAGAWUTUNG, KABUPATEN LEMBATA
Desa Liwulagang, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, sangat minim perhatian terhadap keadilan gender, sebenarnya keadilan itu sendiri harapan oleh semua orang, termasuk nagara pun prinsip pada keadilan itu pula, fakus pada keadilan gender merupakan hal yang sama dalam kehidupan masyarakat, maka sangat penting akan kesadaran keadilan gender di seluruh indonesia secara universal dan khusus di desa Liwulagang, posisi negara indonesia ada di tenga sebagai negara maju, untuk menjadi negara yang maju maka harus kerja sama yang setara antara laki-laki dan perempuan kepentingan pembangunan, ekonomi, sosial yang berkelanjutan. Sebetulnya isu keadilan gender salah satu konsep cara pandang negatif dipengaruhi oleh manusia lain aspek menyikapi suatu tatanan masyarakat yang memungkin warga mengagap bahwa prempuan seolah mahluk yang paling lemah dan diposisikan tempat yang mungkin tidak layak padahal peran perempuan di setiap instansi dimana pun sangat mampu untuk posisikan sebagai seorang pemimpin dengan pemikiran yang maju. Sosialisasi di desa Liwulagang dengan topik : Sosialisasi tentang peluang,tantangan keadilan gender adalah sebagai dasar penopang bagi desa liwulagang sebagai kesadaran akan hal tersebut agar setiap orang berlaku adil khususnya antara perempuan dan laki-laki. Prinsipnya adalah tegaknya keadilan gender harus mutlak perilaku jujur, terbuka dan teransparan sebab perempuan punya kemapuan kepribadian yang utuh dan tak terkalahkan oleh apapuan dinamika yang ada. Berbagai macam tantangan yang dihadapi namun dengan membagun jaringan secara external maupun internal warga sama pemerintah setempat, warga sama kepalah suku, warga sama perlindungan perempuan, pemerinath sama pemerintah pusat yang pasti akan berlangsung rampung yang dicita-citakan oleh kita semua yakni keadilan gender itu sendiri di desa Liwulagang. Gender is a concept or mindset that refers to the behavior that is considered appropriate for men and women in a society. This means there is no difference between men and women, women also have the right to be a leader as do men. And Gender justice is a concept that refers to equality and justice between men and women in all aspects of life, including social, economic, political and cultural aspects. Gender Justice aims to eliminate discrimination and inequality faced by women and other marginalized groupsThere are several general challenges faced in achieving gender justice, such as social and cultural challenges, in the field of social norms that differentiate the roles and responsibilities of men and women. There are also challenges that are often faced, such as gender-based violence, for example physical, sexual and psychological violence experienced by women and other marginalized groups.
ATASAN PENDAFTARAN MEREK SUARA DALAM PERBANDINGAN PADA SENGKETA MEREK SUARA INTERNASIONAL
Penelitian ini ditujukan dalam mencari batasanbatasan pendaftaran merek suara secara materiil yang belum terdapat dalam aturan nasional. Merek sebagai suatu pembeda antara suatu produk dengan produk lainnya dimana secara waktu yang cukup lama bentuk utama dari suatu merek (sering disebut sebagai merek tradisional) adalah dalam bentuk gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna yang secara umum dibedakan melalui pembeda visual atau berada dalam dua dimensi. Akan tetapi seiring dengan berkembangnya zaman dengan makin besarnya tingkat konsumptif dari masyarakat, mulai bermunculan merek sebagai pembeda dalam bentuk yang tidak lagi hanya visual (non tradisional) yang dapat berupa aroma (pada suatu produk wewangian), suara ataupun bentuk lainnya. Kemudian negara-negara dalam upaya mengakomodir atas kebutuhan merek non tradisional tersebut, maka menyusun treaty dimana memasukkan kebutuhan perlindungan atas merek non tradisional tersebut. Indonesia sebagai negara yang juga kemudian mengupayakan perlindungan dalam merek non tradisional tentu mengakomodir dalam peraturan nasionalnya, akan tetapi sebagaimana Undang-Undang 20 Tahun 2016 masih dalam tatacara dan syarat pendaftaran merek non tradisional saja yang diatur, belum batasan merek non tradisional yang dapat didaftarkan khususnya dalam hal ini merek suara. Untuk itu dalam penulisan ini akan dikembangkan mengenai batasan pendaftaran merek suara yang dapat didaftarkan berdasarkan sengketa-sengketa pendaftaran merek suara yang telah ada dalam dunia internasional, dimana ditemukan beberapa pokok-pokok yang secara umum dilakukan pemeriksaan dalam pendaftaran merek yakni diperlukannya kreatifitas tertentu, terdapat atribut tambahan sebagai pembedaan, atau kemudian mengenai perizinan atau persetujuan dari pencipta merek tersebut. This research aims to explore the material limitations of registering sound trademarks that are not yet covered by national regulations. Trademarks traditionally have been in the form of visual differentiators such as images, logos, names, words, letters, numbers, or color combinations perceived visually or in two dimensions over a significant period. However, with increasing consumerism, non-traditional trademarks are emerging as differentiators, including scents (in fragrances), sounds, or other forms beyond visual elements. In response to the need for protection of non-traditional trademarks, countries have developed treaties incorporating provisions for such trademarks. Indonesia, as a country striving to protect non-traditional trademarks, accommodates these in its national regulations. However, under the 2016 Law, only the procedural and registration requirements for non-traditional trademarks are specified, lacking specific limitations for trademarks, especially sound trademarks. Therefore, this paper aims to develop criteria for the registration limitations of sound trademarks based on disputes over sound trademark registrations internationally. It identifies several general principles commonly applied in trademark registration examinations, such as the requirement for specific creativity, the presence of additional attributes as differentiators, or the need for permission or approval from the trademark creator.
SANKSI PIDANA ORANG TUA YANG TIDAK MELAPORKAN ANAK DI BAWAH UMUR PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
Penelitian ini mengkaji sanksi pidana orang tua yang tidak melaporkan anak di bawah umur pecandu narkotika dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia terus meningkat, dengan prevalensi mencapai 1,73% atau sekitar 3,3 juta penduduk usia 15–64 tahun berdasarkan survei nasional tahun 2023, dan peningkatan signifikan terjadi pada kelompok usia 15–24 tahun. Pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengancam orang tua dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,- apabila dengan sengaja tidak melaporkan anaknya yang belum cukup umur sebagai pecandu narkotika, namun ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 26 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang justru mewajibkan orang tua untuk melindungi anaknya, sehingga menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum yang membingungkan orang tua maupun masyarakat. Penelitian ini juga menganalisis kebijakan formulasi hukum pidana terhadap kewajiban lapor diri bagi pengguna narkotika dan keluarganya pada masa yang akan datang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa orang tua yang tidak melaporkan namun telah melakukan rehabilitasi mandiri terhadap anaknya tidak dapat dikenakan sanksi pidana karena terdapat alasan penghapus pidana berupa keadaan darurat, serta merekomendasikan agar pemerintah dan DPR meninjau ulang keefektifan Pasal 128 tersebut dan hakim lebih mengutamakan pemberian hak rehabilitasi daripada sanksi pidana bagi anak pengguna narkotika demi kepentingan terbaik anak. This study examines criminal sanctions against parents who fail to report underage children addicted to narcotics from the perspective of Indonesian legislation. Cases of narcotics abuse in Indonesia continue to increase, with the prevalence reaching 1.73% or approximately 3.3 million people aged 15–64 years based on the 2023 national survey, and a significant increase occurring in the 15–24 age group. Article 128 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics threatens parents with imprisonment of up to 6 months or a fine of up to Rp1,000,000 if they intentionally fail to report their underage children as narcotics addicts. However, this provision contradicts Article 26 paragraph (1) letter a of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, which obliges parents to protect their children, thereby creating a conflict of norms and legal uncertainty that confuses parents and society. This study also analyzes the criminal law formulation policy regarding the obligation of self-reporting for narcotics users and their families in the future. The results of the study conclude that parents who do not report their children but have independently provided rehabilitation cannot be subjected to criminal sanctions because there are grounds for the elimination of criminal liability in the form of a state of emergency. Furthermore, this study recommends that the government and the House of Representatives review the effectiveness of Article 128, and that judges prioritize rehabilitation rights over criminal sanctions for child narcotics users in order to uphold the best interests of the child.
EKSISTENSI UNDANG-UNDANG TANJUNG TANAH SEBAGAI SIMBOL IDENTITAS BUDAYA DAN HUKUM MASYARAKAT MELAYU
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi Undang-Undang Tanjung Tanah sebagai simbol identitas budaya dan hukum masyarakat Melayu. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan historis, sosiologis, dan budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Tanjung Tanah merupakan salah satu naskah hukum tertua di Nusantara yang mencerminkan sistem hukum adat yang telah berkembang secara terstruktur. Selain itu, naskah ini memiliki fungsi simbolik sebagai representasi nilai-nilai budaya masyarakat Melayu, seperti keadilan, kehormatan, dan keseimbangan sosial. Dalam konteks modern, nilai-nilai tersebut masih relevan dan dapat diintegrasikan dalam pengembangan hukum nasional. Oleh karena itu, Undang-Undang Tanjung Tanah tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga nilai kultural dan normatif yang penting bagi pembangunan hukum di Indonesia. This study aims to analyze the existence of the Undang-Undang Tanjung Tanah as a symbol of cultural identity and law of Malay society. The research method used is normative juridical with historical, sociological, and cultural approaches. The results show that the Undang-Undang Tanjung Tanah is one of the oldest legal manuscripts in the archipelago, reflecting a well-structured customary law system. Furthermore, this manuscript serves as a symbolic representation of Malay cultural values such as justice, honor, and social balance. In the modern context, these values remain relevant and can be integrated into national legal development. Therefore, the Undang-Undang Tanjung Tanah holds not only historical value but also cultural and normative significance for legal development in Indonesia.
ANALISIS PELAYANAN PRIMA DALAM PENGURUSAN ADMINISTRASI DI KANTOR CAMAT KOTO TANGAH MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH IDARIYAH
Skripsi ini ditulis oleh Mitra Susanti, Nim 1319090, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech Muhammad Djamil Djambek Bukittinggi, Skripsi ini diberi judul “ANALISIS PELAYANAN PRIMA DALAM PENGURUSAN ADMINISTRASI DI KANTOR CAMAT KOTO TANGAH MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH IDARIYAH”. Pembahasan dalam skripsi ini dilatarbelakangi dengan terjadinya kendala bagi masyarakat Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dalam pengurusan administrasi yaitu masih belum ada kejelasan/sosialisasi terkait dengan prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan yang masih ribet, berbelit-belit, serta susah dilaksanakan oleh masyarakat, waktu penyelesaian pengurusan administrasi yang belum pasti karena tidak adanya informasi yang jelas kepada masyarakat. Maka tujuan penelitian ini ialah menganalisis pelayanan prima dalam pengurusan administrasi di Kantor Camat Koto Tangah menurut perspektif Fiqh Siyasah Idariyah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Dengan pendekatan kualitatif deskriptif. dengan mencatat hasil penelitian secara jelas sesuai dengan fakta dilapangan. Kemudian sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah sumber data primer dan sekunder. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis mendapatkan kesimpulan bahwasanya dalam pengurusan administrasi di Kantor Camat Koto Tangah Masyarakat menilai prosedurnya sangat rumit, waktu penyelesaian tidak disampaikan secara pasti, serta kompetensi pihak pelayanan terhadap masyarakat yang masih kurang profesional, belum adanya Sosialisasi secara menyeluruh secara berkala mengenai pelayanan, tidak ada kotak saran yang mengakibatkan tidak ada fasilitas untuk digunakan dalam menampung kritik, saran, atau keluhan dari masyarakat. Serta pelayanan yang tidak sesuai dengan tinjaun fiqh siyasah dikarenakan belum adanya penerapan prinsip Amanah yaitu keterbukaan serta tanggungjawab dari pihak pelayanan. This thesis was written by Mitra Susanti, Nim 1319090, Constitutional Law Study Program (Siyasah), Faculty of Syari'ah, State Islamic University (UIN) Sjech Muhammad Djamil Djambek Bukittinggi, This thesis is entitled “ANALYSIS OF PRIMA SERVICES IN ADMINISTRATIVE MANAGEMENT AT THE SUB-DISTRICT OFFICE KOTO TANGAH ACCORDING TO THE PERSPECTIVE OF FIQH SIYASAH IDARIYAH". The discussion in this thesis is motivated by the occurrence of obstacles for the people of Koto Tangah District, Padang City in administrative matters, namely there is still no clarity/socialization related to service procedures. Service procedures that are still complicated, convoluted, and difficult for the community to carry out, the time for completing administrative arrangements is uncertain because there is no clear information to the public. So the purpose of this study is to analyze excellent service in administrative management at the Koto Tangah Sub-District Office according to the Fiqh Siyasah Idariyah perspective. The type of research used in this research is field research. With a descriptive qualitative approach. by recording research results clearly in accordance with the facts in the field. The data sources that the authors use in this study are primary and secondary data sources. From the results of the research that the writer has done, the writer has come to the conclusion that in managing administration at the Koto Tangah sub-district office, the community still considers the procedure to be complicated, the completion time has not been conveyed with certainty, and the competence of the service to the community is still lacking in professionalism, there is no overall socialization. periodically regarding services, the absence of a suggestion box results in no facilities being used to accommodate criticism, suggestions, or complaints from the public. As well as services that are not in accordance with the fiqh siyasah review because there is no application of the principle of Trust, namely openness and responsibility from the service.
ORISINALITAS HAK CIPTA DALAM PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI MEDIA CIPTA
Pengaruh informasi dan teknologi yang semakin masif dewasa ini juga mempengaruhi hak kekayaan intelektual. Salah satu yang menjadi isu dan perdebatan di kalangan praktisi hukum adalah posisi artificial intelligence yang turut berpartisipasi dalam proses penciptaan sebuah karya cipta. Dalam konteks hak cipta yang turut dilakukan oleh artificial intelligence selain menimbulkan pertanyaan tentang orisinalitas karya cipta, juga membuka opsi bagi pengaturan dan penempatan artificial intelligent sebagai subyek hukum dalam kerangka undang-undang hak cipta yang perlu diperbaharui. Aspek orisinalitas yang tidak dibatasi secara tegas dalam WIPO, Berne Convention, maupun di dalam UU Hak Cipta, menimbulkan perdebatan luar biasa ketika manusia menyadari bahwa dalam banyak hal AI telah menciptakan banyak hal baru walaupun tetap dalam kendali perintah (prompt) manusia. Permasalahan hukum kecerdasan artifisial ada 2 (dua): pertama, memicu diskursus subjek hukum Hak Cipta. Permasalahan subjek hukum menyangkut persoalan pihak mana yang dapat memperoleh gelar sebagai Pencipta atas hasil karya kecerdasan artifisial. Dikarenakan hasil karya tersebut tidak dibuat secara langsung oleh manusia maupun oleh pembuat sistem kecerdasan artifisial. Kedua, permasalahan pada objek yakni mengenai pada kategorisasi karya dalam regulasi Hak Cipta, Hak Cipta dalam hal ini memiliki batasan atau pengecualian tertentu atau tidak didalamnya. Diharapkan dengan adanya pembaharuan undang-undang hak cipta berkaitan dengan artificial intelligent akan memberikan kepastian dan keadilan dalam pengaturan hak kekayaan intelektual di Indonesia. The increasingly massive influence of information and technology today also affects intellectual property rights. One of the issues and debates among legal practitioners is the position of artificial intelligence which participates in the process of creating a creative work. In the context of copyright, which is also carried out by artificial intelligence, apart from raising questions about the originality of creative works, it also opens up options for regulating and placing artificial intelligence as a legal subject within the framework of copyright law which needs to be updated. The aspect of originality which is not strictly limited in WIPO, the Berne Convention, or in the Copyright Law, has given rise to extraordinary debate when humans realize that in many cases AI has created many new things even though it remains under the control of human commands (prompts). There are 2 (two) legal problems with artificial intelligence: first, it triggers discourse on the subject of Copyright law. The legal subject matter concerns the issue of which party can obtain the title as Creator of the work of artificial intelligence. Because the results of this work were not created directly by humans or by creators of artificial intelligence systems. Second, the problem with the object is regarding the categorization of works in Copyright regulations, whether or not Copyright in this case has certain limitations or exceptions. It is hoped that the reform of the copyright law relating to artificial intelligence will provide certainty and fairness in the regulation of intellectual property rights in Indonesia.
ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN TUBERCULOSIS PARU DENGAN PENERAPAN TEKNIK BATUK EFEKTIF UNTUK MENINGKATKAN PENGELUARAN SPUTUM DIRUANGAN MAWAR, RSUD H ABDUL MANAN SIMATUPANG
Tuberculosis paru merupakan penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dan masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Pasien tuberculosis paru sering mengalami penumpukan sekret pada saluran pernapasan yang menyebabkan gangguan bersihan jalan napas. Salah satu tindakan keperawatan yang dapat dilakukan untuk membantu meningkatkan pengeluaran sputum adalah penerapan teknik batuk efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan teknik batuk efektif dalam meningkatkan pengeluaran sputum pada pasien tuberculosis paru di Ruangan Mawar RSUD H Abdul Manan Simatupang. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan proses asuhan keperawatan meliputi pengkajian, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Subjek penelitian adalah pasien dengan diagnosis medis tuberculosis paru yang mengalami masalah bersihan jalan napas tidak efektif. Intervensi dilakukan dengan mengajarkan dan menerapkan teknik batuk efektif secara teratur selama masa perawatan. Hasil penerapan menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran sputum, penurunan sesak napas, serta perbaikan pola pernapasan pasien. Kesimpulan dari studi ini adalah penerapan teknik batuk efektif efektif dalam membantu meningkatkan pengeluaran sputum pada pasien tuberculosis paru sehingga dapat membantu mempertahankan kebersihan jalan napas dan meningkatkan kenyamanan pasien. Pulmonary Tuberculosis is an infectious disease caused by Mycobacterium tuberculosis and remains a major health problem in Indonesia. Patients with pulmonary tuberculosis often experience mucus accumulation in the respiratory tract, leading to ineffective airway clearance. One of the nursing interventions that can be applied to improve sputum expulsion is the effective coughing technique. This study aimed to determine the application of effective coughing techniques in increasing sputum production in pulmonary tuberculosis patients in the Mawar Ward at RSUD H Abdul Manan Simatupang. The method used was a case study approach through the nursing care process, including assessment, nursing diagnosis, intervention, implementation, and evaluation. The subject of this study was a patient diagnosed with pulmonary tuberculosis experiencing ineffective airway clearance. The intervention was carried out by teaching and applying effective coughing techniques regularly during the treatment period. The results showed an increase in sputum expulsion, reduced shortness of breath, and improvement in the patient’s breathing pattern. In conclusion, the application of effective coughing techniques was effective in improving sputum expulsion in pulmonary tuberculosis patients, thereby helping maintain airway cleanliness and improving patient comfort.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ABORSI DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
Perkembangan hukum pidana di Indonesia menunjukkan dinamika dalam merespons perlindungan hak korban kekerasan seksual, terutama ketika kejahatan tersebut menimbulkan kehamilan yang tidak diinginkan. Dalam kondisi ini, aborsi menjadi persoalan kompleks karena di satu sisi dilarang secara hukum, namun di sisi lain dibutuhkan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap aborsi dalam perspektif perlindungan korban kekerasan seksual serta mengkaji penerapan dan efektivitasnya dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh studi literatur dari berbagai jurnal ilmiah dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif hukum Indonesia telah memberikan pengecualian terhadap larangan aborsi, khususnya bagi korban kekerasan seksual, melalui Undang-Undang Kesehatan. Namun, dalam praktiknya kebijakan tersebut belum berjalan efektif karena adanya kendala prosedural, keterbatasan akses layanan, rendahnya pemahaman aparat penegak hukum, serta kuatnya stigma sosial terhadap korban. Kondisi ini menyebabkan masih terjadinya kriminalisasi dan reviktimisasi terhadap korban. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana yang lebih humanistik, penyederhanaan prosedur, serta penguatan koordinasi antar lembaga guna memastikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi korban kekerasan seksual. The development of criminal law in Indonesia demonstrates a dynamic response to the protection of the rights of victims of sexual violence, particularly when the crime results in an unwanted pregnancy. In this context, abortion becomes a complex issue, as it is legally prohibited but necessary as a form of protection for victims. This study aims to analyze criminal law policy on abortion from the perspective of protecting victims of sexual violence and to examine its implementation and effectiveness in practice. The research method used is normative juridical, with a statutory and conceptual approach, supported by a literature review of various scientific journals and laws and regulations. The results indicate that, normatively, Indonesian law provides exceptions to the prohibition on abortion, particularly for victims of sexual violence, through the Health Law. However, in practice, this policy has not been effectively implemented due to procedural obstacles, limited access to services, poor understanding among law enforcement officials, and strong social stigma against victims. This situation contributes to the ongoing criminalization and re-victimization of victims. Therefore, a more humanistic reformulation of criminal law policy, simplified procedures, and strengthened inter-institutional coordination are needed to ensure optimal legal protection for victims of sexual violence.