Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat
type: channel
language: id-ID
publication name: Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat
items: https://jurnalhost.com/index.php/jhpm/article/view/881
items: ANALISIS PRIORITAS PENERAPAN ANTARA REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP) DAN PERJANJIAN INVESTASI : PERSPEKTIF KONVENSI WINA 1969
items: STATUS HUKUM KEPEMILIKAN TANAMAN PARENNIAL DIATAS TANAH HAK MILIK ORANG LAIN TANPA BATAS WAKTU
items: ANALISIS KOMPARATIF TAKLIK TALAK SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI INDONESIA DAN DI TERENGGANU, MALAYSIA
items: RESTORATIVE JUSTICE BEBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN INFAK MASJID PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DI NAGARI SARIK ALAHAN TIGO KABUPATEN SOLOK
items: BENTUK TANGGUNG GUGAT WANPRESTASI CV X ATAS JASA PENGURUSAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH
items: POLEMIK TRADISI MAMBILANG HARI DI MALUS LUBUAK GADANG TIMUR SANGIR: TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
items: EFEKTIVITAS PENERAPAN PIDANA KEBIRI BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
items: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 59/PDT.G/2021/PN KARAWANG)
items: KEWENANGAN JAKSA MELAKUKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM MENGHENTIKAN PENUNTUTAN PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH KEJAKSAAN SEBAGAI PENERAPAN ASAS DOMINUS LITIS
items: PELUANG DAN TANTANGAN KEADILAN GENDER DI DESA LIWULAGANG, KECAMATAN NAGAWUTUNG, KABUPATEN LEMBATA
items: ATASAN PENDAFTARAN MEREK SUARA DALAM PERBANDINGAN PADA SENGKETA MEREK SUARA INTERNASIONAL
items: SANKSI PIDANA ORANG TUA YANG TIDAK MELAPORKAN ANAK DI BAWAH UMUR PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
items: EKSISTENSI UNDANG-UNDANG TANJUNG TANAH SEBAGAI SIMBOL IDENTITAS BUDAYA DAN HUKUM MASYARAKAT MELAYU
items: ANALISIS PELAYANAN PRIMA DALAM PENGURUSAN ADMINISTRASI DI KANTOR CAMAT KOTO TANGAH MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH IDARIYAH
items: ORISINALITAS HAK CIPTA DALAM PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI MEDIA CIPTA
items: ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN TUBERCULOSIS PARU DENGAN PENERAPAN TEKNIK BATUK EFEKTIF UNTUK MENINGKATKAN PENGELUARAN SPUTUM DIRUANGAN MAWAR, RSUD H ABDUL MANAN SIMATUPANG
items: KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ABORSI DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

https://jurnalhost.com/index.php/jhpm/article/view/881
type: item
title: A. Buku Atmasasmita, Romli. 1992. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. Jakarta: PT Eresco. Atmasasmita, Romli. 2011. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Gosita, Arif. 2002. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Akadem
description: Kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan fenomena gunung es yang berakar pada ketimpangan relasi kuasa yang melembaga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPKS) berdasarkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 serta menelaah perlindungan hak korban dalam perspektif viktimologi Stephen Schafer. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta diperkaya dengan data primer melalui wawancara dengan Satgas PPKS Universitas Singaperbangsa Karawang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 memberikan legitimasi hukum yang lebih kuat dengan menetapkan Satgas sebagai organ resmi institusi, yang mencerminkan paradigma hukum responsif. Dalam perspektif viktimologi, mahasiswa diklasifikasikan sebagai Korban yang Lemah secara Sosial rentan terhadap eksploitasi otoritas akademik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan kekerasan sangat bergantung pada independensi Satgas dalam memutus rantai viktimisasi sekunder melalui pendekatan yang berpusat pada korban, yang mencakup pemulihan hak dan perlindungan dari intimidasi struktural birokrasi kampus. Sexual violence in higher education is an "iceberg phenomenon" rooted in institutionalized power imbalances. This research aims to analyze the pivotal role of the Task Force for the Prevention and Handling of Violence under the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Regulation Number 55 of 2024, while examining the protection of victims' rights through Stephen Schafer’s victimology perspective. Employing a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, this study is further enriched by primary data obtained from interviews with the PPKS Task Force at Singaperbangsa Karawang University. The findings reveal that Permendikbudristek No. 55 of 2024 significantly strengthens the Task Force's legal legitimacy by establish…
creator: Sellamita Azahra
creator: Zarisnov Arafat
creator: Muhamad Abas
rights: Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat
date: 2026-05-30
publication date: 2026-05-30
volume: 18
number: 5

ANALISIS PRIORITAS PENERAPAN ANTARA REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP) DAN PERJANJIAN INVESTASI : PERSPEKTIF KONVENSI WINA 1969
type: item
description: Tumpang tiindiih reiziim iinveistasii iinteirnasiional meirupakan konseikueinsii darii proliifeirasii peirjanjiian iinveistasii yang beirpoteinsii meiniimbulkan konfliik norma, khususnya antara Reigiional Compreiheinsiivei Eiconomiic Partneirshiip (RCEiP) dan peirjanjiian iinveistasii laiinnya seipeirtii Biilateiral Iinveistmeint Treiatiieis (BIiT) Iindoneisiia. Peineiliitiian iinii beirtujuan untuk meinganaliisiis iinstrumein hukum yang diipriioriitaskan dalam hal teirjadii konfliik atau tumpang tiindiih keiteintuan, deingan meinggunakan keirangka Konveinsii Wiina 1969 teintang Hukum Peirjanjiian Iinteirnasiional. Peirmasalahan utama yang diikajii meiliiputii dasar peineintuan priioriitas antar peirjanjiian, peineirapan priinsiip leix speiciialiis, leix posteiriior, seirta reileivansii keiteintuan Pasal 30 Konveinsii Wiina 1969 dalam konteiks hubungan antara RCEiP dan peirjanjiian iinveistasii laiinnya. Meitodei peineiliitiian yang diigunakan adalah peineiliitiian hukum normatiif deingan peindeikatan peirundang-undangan dan konseiptual. Analiisiis diilakukan teirhadap keiteintuan dalam RCEiP, beirbagaii peirjanjiian iinveistasii Iindoneisiia, seirta priinsiip-priinsiip iinteirpreitasii dan konfliik norma dalam hukum peirjanjiian iinteirnasiional. Hasiil peineiliitiian meinunjukkan bahwa tiidak teirdapat satu iinstrumein yang seicara absolut diipriioriitaskan, meilaiinkan beirgantung pada konstruksii hubungan antarpeirjanjiian, klausul speisiifiik yang meingatur konfliik, seirta waktu beirlakunya peirjanjiian. Priinsiip leix speiciialiis deirogat leigii geineiralii dan leix posteiriior deirogat leigii priiorii meinjadii dasar utama dalam meineintukan priioriitas, deingan teitap meimpeirhatiikan maksud dan tujuan para piihak seibagaiimana diiiinteirpreitasiikan beirdasarkan Pasal 31–33 Konveinsii Wiina 1969. Dalam konteiks Iindoneisiia, keibeiradaan RCEiP ceindeirung tiidak seicara otomatiis meingeisampiingkan BIiT, seihiingga diipeirlukan harmoniisasii dan keijeilas…
creator: Deby Aisya Salsabil
creator: Meria Utama
creator: Suci Flambonita
rights: Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat
date: 2026-05-30
publication date: 2026-05-30
volume: 18
number: 5

STATUS HUKUM KEPEMILIKAN TANAMAN PARENNIAL DIATAS TANAH HAK MILIK ORANG LAIN TANPA BATAS WAKTU
type: item
description: Status hukum kepemilikan tanaman parennial di atas tanah hak milik orang lain pada prinsipnya dimungkinkan dalam sistem hukum agraria Indonesia berdasarkan asas pemisahan horizontal, yaitu asas yang memisahkan kepemilikan tanah dari benda-benda yang berada di atasnya, termasuk tanaman. Namun demikian, keberadaan dan penguasaan tanaman tersebut harus didasarkan pada hubungan hukum yang sah, seperti perjanjian, izin, kerja sama, atau bentuk hubungan hukum lain yang jelas antara pemilik tanah dengan pihak yang menanam atau mengusahakan tanaman. Asas pemisahan horizontal tidak dapat dimaknai sebagai pemberian hak mutlak dan tanpa batas kepada pemilik tanaman untuk terus menguasai tanaman di atas tanah milik orang lain secara permanen. Penguasaan tanaman parennial tanpa batas waktu di atas tanah hak milik orang lain dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal tersebut disebabkan karena penguasaan tanaman secara terus-menerus tanpa dasar hukum yang jelas telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan, adanya sifat melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Penguasaan tersebut bertentangan dengan hak subjektif pemilik tanah sebagai pemegang hak milik yang sah, melanggar asas kepatutan dan itikad baik, serta mengakibatkan kerugian bagi pemilik tanah karena kehilangan kesempatan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya secara bebas. The legal status of ownership of perennial plants on land owned by another person is in principle possible in the Indonesian agrarian law system based on the principle of horizontal separation, namely the principle that separates ownership of land from objects located upon it, including plants. However, the existence and control of such plants must be based on a lawful legal relationship, such as an agreement, permission, cooperation, or another clear form of legal re…
creator: Rustam
creator: Nasrullah
rights: Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat
date: 2026-05-30
publication date: 2026-05-30
volume: 18
number: 5

ANALISIS KOMPARATIF TAKLIK TALAK SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI INDONESIA DAN DI TERENGGANU, MALAYSIA
type: item
description: Dinamika perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam kerangka hukum keluarga Islam di Asia Tenggara menjadi latar belakang penelitian ini. Fokus utama kajian diarahkan pada analisis komparatif mengenai validitas dan implikasi yuridis taklik talak antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (EUUKI) Terengganu, Malaysia. Penelitian ini merupakan studi hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach) untuk membedah norma hukum di kedua yurisdiksi. Temuan penelitian menunjukkan perbedaan karakteristik yang signifikan; di Indonesia, taklik talak bersifat insidental di mana ikatannya gugur setelah putusan pengadilan, sedangkan di Terengganu bersifat berkelanjutan (continuous) melalui diksi "tiap-tiap kali" yang tetap berlaku meskipun terjadi rujuk. Secara praktis, otoritas hukum Indonesia menerapkan Talak Ba’in Sughra guna menjamin kebebasan istri (tabula rasa), sementara Terengganu menerapkan Talak Raj’i dengan aktivasi taklik otomatis sebagai fungsi pengawasan preventif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan prosedur, kedua negara tetap mengedepankan prinsip kemaslahatan (al-maslahah) dan perlindungan hukum bagi perempuan yang relevan dengan konteks legal-formal masing-masing yurisdiksi. The dynamics of legal protection for women's rights within the framework of Islamic family law in Southeast Asia form the background of this research. The main focus of the study is directed at a comparative analysis regarding the validity and legal implications of taklik talak between the Compilation of Islamic Law (KHI) in Indonesia and the Islamic Family Law Enactment (EUUKI) of Terengganu, Malaysia. This research is a normative legal study with a comparative law approach to examine the legal norms in both jurisdictions. The findings reveal significant differences in characteristics; in Indonesia, taklik talak is incidental, meaning its binding effect lapses after a court decision, …
creator: Mahilla Qurrotul A. Yuni
creator: Hambari
creator: Ikhwan Hamdani
rights: Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat
date: 2026-05-30
publication date: 2026-05-30
volume: 18
number: 5

RESTORATIVE JUSTICE BEBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN INFAK MASJID PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DI NAGARI SARIK ALAHAN TIGO KABUPATEN SOLOK
type: item
description: Restorative justice muncul sebagai alternatif dalam sistem peradilan yang lebih menekankan pada pemulihan, perbaikan hubungan, dan penyelesaian konflik melalui dialog. Nagari Sarik Alahan Tigo menerapkan restorative justice berbasis kearifan lokal dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian infak masjid, ini berbanding terbalik dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang secara tegas mengatur mengenai hukuman bagi pelaku pencuri, dan juga berkaitan dengan hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan observasi lapangan sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Sumber data utama yang digunakan adalah literatur khususnya yang berkaitan dengan penelitian penulis serta pengamatan langsung terhadap praktik penyelesaian kasus pencurian infak masjid di Nagari Sarik Alahan Tigo. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri buku-buku, artikel jurnal ilmiah dan analisis dari observasi yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice tidak sejalan dengan hukum positif, sanksi pararak yang diberlakukan bagi pencuri kotak infak di Nagari Sarik Alahan Tigo merupakan bentuk restorative justice yang berbasis kearifan lokal, tujuannya untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Dalam hukum pidana Islam, sanksi pararak tidak termasuk dalam hukuman hudud tapi bagian hari tak’zir tujuan diberlakukannya hanya untuk memberikan efek malu kepada pelaku, menjaga kehormatan masjid, sekaligus mencegah masyarakat dari perbuatan serupa, dan ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum pidana Islam. Restorative justice has emerged as an alternative in the judicial system that places greater emphasis on recovery, relationship repair, and conflict resolution through dialogue. Nagari Sarik Alahan Tigo implements restorative justice based on local wisdom in resolving criminal acts of theft of mosque donations. This is in contrast to the positive law t…
creator: Mendisa Kafutra
creator: Miswardi
rights: Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat
date: 2026-05-30
publication date: 2026-05-30
volume: 18
number: 5

BENTUK TANGGUNG GUGAT WANPRESTASI CV X ATAS JASA PENGURUSAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung gugat wanprestasi CV X sebagai perusahaan penyedia jasa perizinan terhadap PT X sebagai perusahaan manufaktur dalam jasa pengurusan izin pengusahaan air tanah serta mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam pemenuhan tanggung gugat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan staf legal PT X dan studi dokumen internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa dipicu oleh disrupsi regulasi pada tahun 2022 yang mengalihkan kewenangan perizinan dari pemerintah daerah ke pusat, sehingga menciptakan keadaan kahar (force majeure). Bentuk tanggung gugat yang dilakukan CV X adalah penyelesaian prestasi tanpa biaya tambahan melalui mekanisme negosiasi dan kompromi di luar pengadilan. Hambatan utama mencakup disrupsi regulasi, ketidaksiapan data teknis objek perizinan, dan buruknya manajemen komunikasi antar pihak. This study aims to analyze the form of liability for breach of contract by CV X, a licensing service provider, toward PT X, a manufacturing company, in the provision of groundwater use permit services, as well as to identify the obstacles that arise in fulfilling such liability. This study employs an empirical legal method with a legislative and conceptual approach. Data were collected through interviews with PT X’s legal staff and a review of internal documents. The findings indicate that the dispute was triggered by regulatory disruption in 2022, which transferred licensing authority from local governments to the central government, thereby creating a force majeure situation. The form of liability undertaken by CV X was the fulfillment of obligations without additional costs through out-of-court negotiation and compromise mechanisms. The main obstacles included regulatory disruption, the lack of readiness of technical data regarding the licensing object, and poor communication management amo…
creator: Nikita Zazkhia Nur Annisah Cinta Korompis
creator: Waluyo
rights: Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat
date: 2026-05-30
publication date: 2026-05-30
volume: 18
number: 5

POLEMIK TRADISI MAMBILANG HARI DI MALUS LUBUAK GADANG TIMUR SANGIR: TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
type: item
description: Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi polemik yang terjadi dalam pelaksanaan tradisi Mambilang Hari di Jorong Maluih, Nagari Lubuak Gadang Timur, Kabupaten Solok Selatan, serta untuk memahami tradisi ini melalui perspektif sosiologi hukum Islam. Tradisi ini merupakan kegiatan mendoakan almarhum selama 110 hari dengan tata cara tertentu yang dipandang sebagai bagian dari adat budaya Minangkabau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif dan wawancara semi-terstruktur dengan tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat. Analisis data dilakukan secara induktif dan deduktif untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang polemik tradisi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Mambilang Hari memiliki nilai sosial dan budaya yang signifikan dalam mempererat solidaritas masyarakat. Namun, polemik muncul dari tiga aspek utama: (1) biaya pelaksanaan yang memberatkan keluarga kurang mampu, (2) perbedaan pandangan keagamaan tentang keabsahan tradisi ini, dan (3) perubahan sosial yang mendorong beberapa pihak untuk menyederhanakan pelaksanaannya. Meskipun demikian, tradisi ini tetap bertahan karena perannya dalam menjaga identitas budaya dan norma sosial masyarakat setempat. Rekomendasi yang diberikan mencakup perlunya modifikasi tradisi agar lebih relevan dengan kondisi modern, seperti menyederhanakan ritual untuk mengurangi beban ekonomi. Selain itu, diperlukan edukasi agama yang komprehensif untuk menjembatani perbedaan pandangan antara kelompok tradisionalis dan reformis. Dengan demikian, tradisi ini dapat tetap dilestarikan tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. This article aims to identify the polemics that occur in the implementation of the Mambilang Hari tradition in Jorong Maluih, Nagari Lubuak Gadang Timur, South Solok Regency, and to understand this tradition through the perspective of the sociology of Islamic law. This tradition is an activity of praying for …
creator: Taufik Ismail
creator: Saiful Amin
rights: Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat
date: 2026-05-30
publication date: 2026-05-30
volume: 18
number: 5

EFEKTIVITAS PENERAPAN PIDANA KEBIRI BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
type: item
description: Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang berdampak luas, baik secara fisik maupun psikologis, sehingga memerlukan penanganan hukum yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penerapan pidana kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum pidana di Indonesia, serta mengkaji efektivitasnya dalam menekan angka residivisme dan memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pidana kebiri telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang bersifat represif dan preventif. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai kendala, seperti persoalan teknis pelaksanaan, penolakan tenaga medis, serta potensi konflik dengan prinsip hak asasi manusia. Selain itu, efektivitas pidana kebiri dalam menekan residivisme belum dapat dibuktikan secara empiris, karena faktor penyebab kejahatan seksual tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek psikologis dan sosial. Oleh karena itu, pidana kebiri tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya solusi, melainkan harus diintegrasikan dengan pendekatan rehabilitatif dan sistem perlindungan anak yang komprehensif agar tujuan pemidanaan dan perlindungan korban dapat tercapai secara optimal. Sexual violence against children is a serious crime with far-reaching impacts, both physically and psychologically, and therefore requires comprehensive legal treatment. This study aims to analyze the regulation and implementation of castration punishment for perpetrators of sexual violence against children from a criminal law perspective in Indonesia, as well as to ass…
creator: Pratiwi Muda Puteri
creator: Nashriana
creator: Mada Apriandi
rights: Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat
date: 2026-05-30
publication date: 2026-05-30
volume: 18
number: 5

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 59/PDT.G/2021/PN KARAWANG)
type: item
description: Perjanjian hutang piutang merupakan salah satu bentuk perikatan yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan berpotensi menimbulkan sengketa perdata apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Tugas Akhir ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian hutang piutang serta pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa wanprestasi berdasarkan Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Karawang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pendekatan konseptual melalui pendapat para ahli hukum, serta pendekatan kasus dengan menganalisis putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian hutang piutang didasarkan pada pemenuhan syarat sah perjanjian, pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang, serta penerapan prinsip itikad baik. Dalam Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Karawang, hakim mempertimbangkan alat bukti tertulis, fakta wanprestasi, dan asas keadilan serta kepastian hukum dalam menjatuhkan putusan. Kesimpulan menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam perjanjian hutang piutang harus diberikan secara proporsional guna menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur. Debt agreements are a common form of legal relationship in society and often give rise to civil disputes when one party fails to perform its obligations. This study aims to analyze legal protection for the rights and obligations of the parties in debt agreements and to examine judicial considerations in resolving breach of contract disputes based on Decision Number 59/Pdt.G/2021/PN Karawang. The research emplo…
creator: Rina Fatmawati
creator: Yuniar Rahmatiar
creator: Muhamad Abas
rights: Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat
date: 2026-05-30
publication date: 2026-05-30
volume: 18
number: 5

KEWENANGAN JAKSA MELAKUKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM MENGHENTIKAN PENUNTUTAN PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH KEJAKSAAN SEBAGAI PENERAPAN ASAS DOMINUS LITIS
type: item
description: Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu persoalan yang terkadang membawa polemik dan menimbulkan berbagai persoalan, kekerasan dalam rumah tangga menjadi persoalan karena antara pelaku dan korban memiliki ikatan hubungan yang mengakibatkan jika dilaporkan maka sama saja menyebarkan aib sendiri dan berpotensi menyebabkan pelaku terancam hukuman pidana, oleh karenanya memang diperlukan suatu tindakan hukum khusus dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini akan membahas persoalan mengenai kewenangan jaksa dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui sistem restorative justice, mekanisme penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui restorative justice, dan reformulasi hukum kedepan mengenai penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terkait pemulihan korban. Sebagai penegak hukum, jaksa mengambil peran menjadi mediator untuk menyelesaikan persoalan kekerasan dalam rumah tangga untuk mengambil langkah hukum diskresi, langkah hukum ini tentu saja harus melalui mekanisme yang tepat dengan memperhatikan aturan hukum yang ada, reformulasi hukum terhadap pasal 53 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang kedepannya dapat membentuk suatu norma yang memiliki kemanfaatan hukum dan menimbulkan perlindungan hukum yang tepat guna bagi masyarakat. Domestic violence is a controversial issue that sometimes raises various issues. Domestic violence is a problem because the perpetrator and victim have a relationship, which means that reporting it could discredit the perpetrator and potentially expose the perpetrator to criminal penalties. Therefore, specific legal action is needed to resolve domestic violence. This study will discuss the authority of prosecutors to resolve domestic violence through a restorative justice system, the mechanism for resolving domestic violence through restorative justice, and future legal reforms regar…
creator: Muhammad Hafiz Yamanda Putra
creator: Henny Yuningsih
creator: Iza Rumesten
rights: Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat
date: 2026-05-30
publication date: 2026-05-30
volume: 18
number: 5

PELUANG DAN TANTANGAN KEADILAN GENDER DI DESA LIWULAGANG, KECAMATAN NAGAWUTUNG, KABUPATEN LEMBATA
type: item
description: Desa Liwulagang, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, sangat minim perhatian terhadap keadilan gender, sebenarnya keadilan itu sendiri harapan oleh semua orang, termasuk nagara pun prinsip pada keadilan itu pula, fakus pada keadilan gender merupakan hal yang sama dalam kehidupan masyarakat, maka sangat penting akan kesadaran keadilan gender di seluruh indonesia secara universal dan khusus di desa Liwulagang, posisi negara indonesia ada di tenga sebagai negara maju, untuk menjadi negara yang maju maka harus kerja sama yang setara antara laki-laki dan perempuan kepentingan pembangunan, ekonomi, sosial yang berkelanjutan. Sebetulnya isu keadilan gender salah satu konsep cara pandang negatif dipengaruhi oleh manusia lain aspek menyikapi suatu tatanan masyarakat yang memungkin warga mengagap bahwa prempuan seolah mahluk yang paling lemah dan diposisikan tempat yang mungkin tidak layak padahal peran perempuan di setiap instansi dimana pun sangat mampu untuk posisikan sebagai seorang pemimpin dengan pemikiran yang maju. Sosialisasi di desa Liwulagang dengan topik : Sosialisasi tentang peluang,tantangan keadilan gender adalah sebagai dasar penopang bagi desa liwulagang sebagai kesadaran akan hal tersebut agar setiap orang berlaku adil khususnya antara perempuan dan laki-laki. Prinsipnya adalah tegaknya keadilan gender harus mutlak perilaku jujur, terbuka dan teransparan sebab perempuan punya kemapuan kepribadian yang utuh dan tak terkalahkan oleh apapuan dinamika yang ada. Berbagai macam tantangan yang dihadapi namun dengan membagun jaringan secara external maupun internal warga sama pemerintah setempat, warga sama kepalah suku, warga sama perlindungan perempuan, pemerinath sama pemerintah pusat yang pasti akan berlangsung rampung yang dicita-citakan oleh kita semua yakni keadilan gender itu sendiri di desa Liwulagang. Gender is a concept or mindset that refers to the behavior that is considered appropriate for men and women in a society. This means there is no differen…
creator: Melania Adela Mau
creator: Veronika Ina Assan Boro
creator: Rodriques Servatius
rights: Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat
date: 2026-06-08
publication date: 2026-06-08
volume: 18
number: 5

ATASAN PENDAFTARAN MEREK SUARA DALAM PERBANDINGAN PADA SENGKETA MEREK SUARA INTERNASIONAL
type: item
description: Penelitian ini ditujukan dalam mencari batasanbatasan pendaftaran merek suara secara materiil yang belum terdapat dalam aturan nasional. Merek sebagai suatu pembeda antara suatu produk dengan produk lainnya dimana secara waktu yang cukup lama bentuk utama dari suatu merek (sering disebut sebagai merek tradisional) adalah dalam bentuk gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna yang secara umum dibedakan melalui pembeda visual atau berada dalam dua dimensi. Akan tetapi seiring dengan berkembangnya zaman dengan makin besarnya tingkat konsumptif dari masyarakat, mulai bermunculan merek sebagai pembeda dalam bentuk yang tidak lagi hanya visual (non tradisional) yang dapat berupa aroma (pada suatu produk wewangian), suara ataupun bentuk lainnya. Kemudian negara-negara dalam upaya mengakomodir atas kebutuhan merek non tradisional tersebut, maka menyusun treaty dimana memasukkan kebutuhan perlindungan atas merek non tradisional tersebut. Indonesia sebagai negara yang juga kemudian mengupayakan perlindungan dalam merek non tradisional tentu mengakomodir dalam peraturan nasionalnya, akan tetapi sebagaimana Undang-Undang 20 Tahun 2016 masih dalam tatacara dan syarat pendaftaran merek non tradisional saja yang diatur, belum batasan merek non tradisional yang dapat didaftarkan khususnya dalam hal ini merek suara. Untuk itu dalam penulisan ini akan dikembangkan mengenai batasan pendaftaran merek suara yang dapat didaftarkan berdasarkan sengketa-sengketa pendaftaran merek suara yang telah ada dalam dunia internasional, dimana ditemukan beberapa pokok-pokok yang secara umum dilakukan pemeriksaan dalam pendaftaran merek yakni diperlukannya kreatifitas tertentu, terdapat atribut tambahan sebagai pembedaan, atau kemudian mengenai perizinan atau persetujuan dari pencipta merek tersebut. This research aims to explore the material limitations of registering sound trademarks that are not yet covered by national regulations. Trademarks traditionally have been in the form of visu…
creator: Chaerul Tri Rizki Sembiring
rights: Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat
date: 2026-05-30
publication date: 2026-05-30
volume: 18
number: 5

SANKSI PIDANA ORANG TUA YANG TIDAK MELAPORKAN ANAK DI BAWAH UMUR PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
type: item
description: Penelitian ini mengkaji sanksi pidana orang tua yang tidak melaporkan anak di bawah umur pecandu narkotika dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia terus meningkat, dengan prevalensi mencapai 1,73% atau sekitar 3,3 juta penduduk usia 15–64 tahun berdasarkan survei nasional tahun 2023, dan peningkatan signifikan terjadi pada kelompok usia 15–24 tahun. Pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengancam orang tua dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,- apabila dengan sengaja tidak melaporkan anaknya yang belum cukup umur sebagai pecandu narkotika, namun ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 26 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang justru mewajibkan orang tua untuk melindungi anaknya, sehingga menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum yang membingungkan orang tua maupun masyarakat. Penelitian ini juga menganalisis kebijakan formulasi hukum pidana terhadap kewajiban lapor diri bagi pengguna narkotika dan keluarganya pada masa yang akan datang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa orang tua yang tidak melaporkan namun telah melakukan rehabilitasi mandiri terhadap anaknya tidak dapat dikenakan sanksi pidana karena terdapat alasan penghapus pidana berupa keadaan darurat, serta merekomendasikan agar pemerintah dan DPR meninjau ulang keefektifan Pasal 128 tersebut dan hakim lebih mengutamakan pemberian hak rehabilitasi daripada sanksi pidana bagi anak pengguna narkotika demi kepentingan terbaik anak. This study examines criminal sanctions against parents who fail to report underage children addicted to narcotics from the perspective of Indonesian legislation. Cases of narcotics abuse in Indonesia continue to increase, with the prevalence reaching 1.73% or approximately 3.3 million people aged 15–64 years based on the 2023 national survey, and a significant increase occurring in the 15–24 age group. …
creator: Jecky Andrian
creator: Hafrida
rights: Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat
date: 2026-05-30
publication date: 2026-05-30
volume: 18
number: 5

EKSISTENSI UNDANG-UNDANG TANJUNG TANAH SEBAGAI SIMBOL IDENTITAS BUDAYA DAN HUKUM MASYARAKAT MELAYU
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi Undang-Undang Tanjung Tanah sebagai simbol identitas budaya dan hukum masyarakat Melayu. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan historis, sosiologis, dan budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Tanjung Tanah merupakan salah satu naskah hukum tertua di Nusantara yang mencerminkan sistem hukum adat yang telah berkembang secara terstruktur. Selain itu, naskah ini memiliki fungsi simbolik sebagai representasi nilai-nilai budaya masyarakat Melayu, seperti keadilan, kehormatan, dan keseimbangan sosial. Dalam konteks modern, nilai-nilai tersebut masih relevan dan dapat diintegrasikan dalam pengembangan hukum nasional. Oleh karena itu, Undang-Undang Tanjung Tanah tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga nilai kultural dan normatif yang penting bagi pembangunan hukum di Indonesia. This study aims to analyze the existence of the Undang-Undang Tanjung Tanah as a symbol of cultural identity and law of Malay society. The research method used is normative juridical with historical, sociological, and cultural approaches. The results show that the Undang-Undang Tanjung Tanah is one of the oldest legal manuscripts in the archipelago, reflecting a well-structured customary law system. Furthermore, this manuscript serves as a symbolic representation of Malay cultural values such as justice, honor, and social balance. In the modern context, these values remain relevant and can be integrated into national legal development. Therefore, the Undang-Undang Tanjung Tanah holds not only historical value but also cultural and normative significance for legal development in Indonesia.
creator: Heny Kurniati
creator: Oman Fathurahim
creator: Nyimas Umi Kalsum
rights: Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat
date: 2026-05-30
publication date: 2026-05-30
volume: 18
number: 5

ANALISIS PELAYANAN PRIMA DALAM PENGURUSAN ADMINISTRASI DI KANTOR CAMAT KOTO TANGAH MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH IDARIYAH
type: item
description: Skripsi ini ditulis oleh Mitra Susanti, Nim 1319090, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech Muhammad Djamil Djambek Bukittinggi, Skripsi ini diberi judul “ANALISIS PELAYANAN PRIMA DALAM PENGURUSAN ADMINISTRASI DI KANTOR CAMAT KOTO TANGAH MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH IDARIYAH”. Pembahasan dalam skripsi ini dilatarbelakangi dengan terjadinya kendala bagi masyarakat Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dalam pengurusan administrasi yaitu masih belum ada kejelasan/sosialisasi terkait dengan prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan yang masih ribet, berbelit-belit, serta susah dilaksanakan oleh masyarakat, waktu penyelesaian pengurusan administrasi yang belum pasti karena tidak adanya informasi yang jelas kepada masyarakat. Maka tujuan penelitian ini ialah menganalisis pelayanan prima dalam pengurusan administrasi di Kantor Camat Koto Tangah menurut perspektif Fiqh Siyasah Idariyah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Dengan pendekatan kualitatif deskriptif. dengan mencatat hasil penelitian secara jelas sesuai dengan fakta dilapangan. Kemudian sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah sumber data primer dan sekunder. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis mendapatkan kesimpulan bahwasanya dalam pengurusan administrasi di Kantor Camat Koto Tangah Masyarakat menilai prosedurnya sangat rumit, waktu penyelesaian tidak disampaikan secara pasti, serta kompetensi pihak pelayanan terhadap masyarakat yang masih kurang profesional, belum adanya Sosialisasi secara menyeluruh secara berkala mengenai pelayanan, tidak ada kotak saran yang mengakibatkan tidak ada fasilitas untuk digunakan dalam menampung kritik, saran, atau keluhan dari masyarakat. Serta pelayanan yang tidak sesuai dengan tinjaun fiqh siyasah dikarenakan belum adanya penerapan prinsip Amanah yaitu keterbukaan serta tanggungjawab dari pihak pelayanan. This thes…
creator: Mitra Susanti
rights: Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat
date: 2026-05-30
publication date: 2026-05-30
volume: 18
number: 5

ORISINALITAS HAK CIPTA DALAM PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI MEDIA CIPTA
type: item
description: Pengaruh informasi dan teknologi yang semakin masif dewasa ini juga mempengaruhi hak kekayaan intelektual. Salah satu yang menjadi isu dan perdebatan di kalangan praktisi hukum adalah posisi artificial intelligence yang turut berpartisipasi dalam proses penciptaan sebuah karya cipta. Dalam konteks hak cipta yang turut dilakukan oleh artificial intelligence selain menimbulkan pertanyaan tentang orisinalitas karya cipta, juga membuka opsi bagi pengaturan dan penempatan artificial intelligent sebagai subyek hukum dalam kerangka undang-undang hak cipta yang perlu diperbaharui. Aspek orisinalitas yang tidak dibatasi secara tegas dalam WIPO, Berne Convention, maupun di dalam UU Hak Cipta, menimbulkan perdebatan luar biasa ketika manusia menyadari bahwa dalam banyak hal AI telah menciptakan banyak hal baru walaupun tetap dalam kendali perintah (prompt) manusia. Permasalahan hukum kecerdasan artifisial ada 2 (dua): pertama, memicu diskursus subjek hukum Hak Cipta. Permasalahan subjek hukum menyangkut persoalan pihak mana yang dapat memperoleh gelar sebagai Pencipta atas hasil karya kecerdasan artifisial. Dikarenakan hasil karya tersebut tidak dibuat secara langsung oleh manusia maupun oleh pembuat sistem kecerdasan artifisial. Kedua, permasalahan pada objek yakni mengenai pada kategorisasi karya dalam regulasi Hak Cipta, Hak Cipta dalam hal ini memiliki batasan atau pengecualian tertentu atau tidak didalamnya. Diharapkan dengan adanya pembaharuan undang-undang hak cipta berkaitan dengan artificial intelligent akan memberikan kepastian dan keadilan dalam pengaturan hak kekayaan intelektual di Indonesia. The increasingly massive influence of information and technology today also affects intellectual property rights. One of the issues and debates among legal practitioners is the position of artificial intelligence which participates in the process of creating a creative work. In the context of copyright, which is also carried out by artificial intelligence, apart from raising …
creator: Davianus Hartoni Edy
rights: Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat
date: 2026-05-30
publication date: 2026-05-30
volume: 18
number: 5

ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN TUBERCULOSIS PARU DENGAN PENERAPAN TEKNIK BATUK EFEKTIF UNTUK MENINGKATKAN PENGELUARAN SPUTUM DIRUANGAN MAWAR, RSUD H ABDUL MANAN SIMATUPANG
type: item
description: Tuberculosis paru merupakan penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dan masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Pasien tuberculosis paru sering mengalami penumpukan sekret pada saluran pernapasan yang menyebabkan gangguan bersihan jalan napas. Salah satu tindakan keperawatan yang dapat dilakukan untuk membantu meningkatkan pengeluaran sputum adalah penerapan teknik batuk efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan teknik batuk efektif dalam meningkatkan pengeluaran sputum pada pasien tuberculosis paru di Ruangan Mawar RSUD H Abdul Manan Simatupang. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan proses asuhan keperawatan meliputi pengkajian, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Subjek penelitian adalah pasien dengan diagnosis medis tuberculosis paru yang mengalami masalah bersihan jalan napas tidak efektif. Intervensi dilakukan dengan mengajarkan dan menerapkan teknik batuk efektif secara teratur selama masa perawatan. Hasil penerapan menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran sputum, penurunan sesak napas, serta perbaikan pola pernapasan pasien. Kesimpulan dari studi ini adalah penerapan teknik batuk efektif efektif dalam membantu meningkatkan pengeluaran sputum pada pasien tuberculosis paru sehingga dapat membantu mempertahankan kebersihan jalan napas dan meningkatkan kenyamanan pasien. Pulmonary Tuberculosis is an infectious disease caused by Mycobacterium tuberculosis and remains a major health problem in Indonesia. Patients with pulmonary tuberculosis often experience mucus accumulation in the respiratory tract, leading to ineffective airway clearance. One of the nursing interventions that can be applied to improve sputum expulsion is the effective coughing technique. This study aimed to determine the application of effective coughing techniques in increasing sputum production in pulmonary tuberculosis patients in the Mawar Ward at RSUD H Abdul Manan Simatupang.…
creator: Gebi Santi Cristina Pasaribu
creator: Creasy Dervin Br Pangaribuan
creator: Marissa Hardayanti Rajagukguk
creator: Faradila Murni
creator: Purna Dwikita Zendrato
creator: Dwight Mahaputera Maruli
rights: Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat
date: 2026-05-30
publication date: 2026-05-30
volume: 18
number: 5

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ABORSI DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
type: item
description: Perkembangan hukum pidana di Indonesia menunjukkan dinamika dalam merespons perlindungan hak korban kekerasan seksual, terutama ketika kejahatan tersebut menimbulkan kehamilan yang tidak diinginkan. Dalam kondisi ini, aborsi menjadi persoalan kompleks karena di satu sisi dilarang secara hukum, namun di sisi lain dibutuhkan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap aborsi dalam perspektif perlindungan korban kekerasan seksual serta mengkaji penerapan dan efektivitasnya dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh studi literatur dari berbagai jurnal ilmiah dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif hukum Indonesia telah memberikan pengecualian terhadap larangan aborsi, khususnya bagi korban kekerasan seksual, melalui Undang-Undang Kesehatan. Namun, dalam praktiknya kebijakan tersebut belum berjalan efektif karena adanya kendala prosedural, keterbatasan akses layanan, rendahnya pemahaman aparat penegak hukum, serta kuatnya stigma sosial terhadap korban. Kondisi ini menyebabkan masih terjadinya kriminalisasi dan reviktimisasi terhadap korban. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana yang lebih humanistik, penyederhanaan prosedur, serta penguatan koordinasi antar lembaga guna memastikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi korban kekerasan seksual. The development of criminal law in Indonesia demonstrates a dynamic response to the protection of the rights of victims of sexual violence, particularly when the crime results in an unwanted pregnancy. In this context, abortion becomes a complex issue, as it is legally prohibited but necessary as a form of protection for victims. This study aims to analyze criminal law policy on abortion from the perspective of protecting victims of sexual violence and to examine its implementation …
creator: Nany Fadila Yukara
creator: Nashriana
creator: Muhamad Erwin
rights: Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat
date: 2026-05-30
publication date: 2026-05-30
volume: 18
number: 5