PERAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN WANITA EKS TUNA SUSILA

(Sebagai Perwujudan SDGs ke-5 Mengenai Kesetaraan Gender)

Penulis

  • Caroline Putri Diaz Universitas Kristen Satya Wacana
  • Roberto Octavianus Cornelis Seba Universitas Kristen Satya Wacana
  • Sri Suwartiningsih Universitas Kristen Satya Wacana

Kata Kunci:

Peran pemerintah, kesejahteraan, SDGs, kesetaraan gender

Abstrak

Dalam Ilmu Hubungan Internasional, gender dan kesetaraan gender merupakan sebuah permasalahan kompleks yang masih menjadi sebuah isu global yang belum terpecahkan. Perlindungan dan kesejahteraan merupakan salah satu aspek utama dalam kesetaraan gender. Kesejahteraan sosial adalah salah satu aspek tujuan dari program pembangunan nasional yang mana merupakan kondisi terpenuhinya kehidupan yang layak bagi masyarakat sehingga pemerintah dapat melakukan fungsi sosialnya, meliputi jaminan sosial, pemerdayaan sosial, rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial. Wanita Tuna Susila merupakan kelompok rentan dalam masyarakat yang perlu dilindungi dan tidak dipandang sebelah mata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan teori Hak Asasi Manusia dengan menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada interpretasi dan pemahaman tentang fenomena sosial yang terjadi. Jurnal ini menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan membawahi Panti Pelayanan Wanita Sosial “Wanodyatama” telah melakukan sebuah implementasi dari program program kesejahteraan dan pelayanan terhadap perempuan eks tuna susila dengan berbagai progam yang telah berjalan beberapa tahun yang meliputi pemenuhan fasilitas dan pelayanan mental fisik dan spiritual, penyaluran dan bimbingan.

Unduhan

Diterbitkan

2024-05-31