PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PEMESANAN FASILITAS UMUM DENGAN FITUR PEMBAYARAN NON TUNAI DI DISPERAKIM KABUPATEN KLATEN

Abstrak

Pengelolaan pemesanan fasilitas umum pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten sebelumnya dilakukan secara manual sehingga menimbulkan inefisiensi administrasi, keterbatasan akses jadwal, dan keterlambatan verifikasi pembayaran. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem informasi pemesanan fasilitas umum berbasis web yang terintegrasi dengan pembayaran non tunai guna meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi layanan. Sistem dikembangkan menggunakan model Waterfall melalui tahapan analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pengujian. Evaluasi kinerja sistem dilakukan melalui pengukuran waktu penyelesaian tugas serta penilaian kemudahan penggunaan menggunakan instrumen terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem meningkatkan efisiensi operasional dengan tingkat efisiensi rata-rata sebesar 72,55%. Penilaian kemudahan penggunaan menghasilkan skor 88,5 yang menunjukkan tingkat penerimaan pengguna sangat baik. Integrasi pembayaran digital meningkatkan akurasi transaksi dan mempercepat proses verifikasi. Secara keseluruhan, sistem yang dikembangkan efektif mendukung transformasi digital layanan publik dan meningkatkan kualitas pengelolaan pemesanan fasilitas umum.

The manual management of public facility bookings at the Department of Housing and Settlement Areas in Klaten Regency resulted in administrative inefficiency, limited schedule visibility, and delayed transaction verification. This study aimed to design and implement a web-based public facility booking system integrated with non-cash payment to enhance operational efficiency and service transparency. The system was developed using the Waterfall development model, encompassing requirement analysis, system design, implementation, and evaluation stages. System performance was assessed through task completion time measurement and user satisfaction evaluation using structured usability instruments. The findings indicate that the proposed system increases operational efficiency, achieving an average efficiency level of 72.55%. The usability assessment yields a score of 88.5, demonstrating a high level of user acceptance and ease of use. The integration of digital payment improves transaction accuracy and reduces verification delays. Overall, the system effectively addresses the limitations of the previous manual process and supports the digital transformation of public service management.