PENEGAKAN HUKUM TERHADAP GERAKAN ANTI VAKSIN DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN NASIONAL

Penulis

  • Ratih Puspita Universitas Islam Bandung
  • M. Faiz Mufidi Universitas Islam Bandung

Kata Kunci:

Gerakan Anti Vaksin, Penegakan Hukum, Pembangunan Kesehatan Nasional

Abstrak

Vaksinasi merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan sebagai bagian dari pembangunan kesehatan nasional. Hak anak untuk mendapat imunisasi dan kewajiban pelaksanaan imunisasi program sudah dituliskan dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan, salah satunya adalah gerakan anti vaksin. Gerakan ini merupakan kegiatan yang melanggar hukum dan menimbulkan dampak terhadap tercapainya pembangunan kesehatan nasional, tetapi penegakan hukum terhadapnya masih belum berjalan dengan baik. Penelitian ini ingin memahami dan menganalisis gerakan anti vaksin dihubungkan dengan upaya mencapai tujuan pembangunan kesehatan nasional, serta penegakan hukum terhadap gerakan anti vaksin dihubungkan dengan kewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam undang-undang di bidang kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan anti vaksin merupakan salah satu faktor penghambat dalam pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional. Gerakan anti vaksin menghambat terwujudnya penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I), serta mengurangi angka cakupan imunisasi dasar lengkap maupun lanjutan. Penegakan hukum terhadap penolakan imunisasi dan gerakan anti vaksin sampai saat ini belum dilakukan dengan tegas. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut, antara lain belum jelasnya bentuk sanksi terhadap penolakan imunisasi maupun gerakan anti vaksin serta latar belakang gerakan anti vaksin yang sebagian berkaitan dengan agama.

Vaccination is one of the preventive health services and a part of national health development. The right to receive immunization and obligation to do immunization program is written in the national law, nevertheless there are some challenges in the realization. Anti-vaccine movement is one of them. This movement against the law and has impacts to national health development, but the law enforcement to this community seems still not satisfying. This research is aimed to understand and analyze anti vaccine movement in terms of pursuing the national health development goals, and the law enforcement to anti-vaccine movement. This is a descriptive research using normative juridical method. The results show that anti vaccine movement is one of the obstacles in reaching the national health development goals. These movements hamper the reduction of communicable diseases that can be prevented with immunization and reduce the complete child immunization coverage. Until today, the law enforcement to vaccine refusal and anti-vaccine movement is still not firmly done. There are factors contributing, which are no exact penalty is written in the law and the religious background as the reason to refuse vaccine.

Unduhan

Diterbitkan

2026-02-28