TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM: KAJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Kata Kunci:
Tindak Pidana Pencurian, KUHP 2023, Sosiologi Hukum, Pembaharuan Hukum Pidana, Keadilan RestoratifAbstrak
Penelitian ini bertujuan menganalisis tindak pidana pencurian dalam perspektif sosiologi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk memahami relasi antara norma hukum pidana, struktur sosial masyarakat, dan perilaku penyimpangan sebagai fenomena sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP 2023 membawa pembaharuan substantif terhadap pengaturan tindak pidana pencurian, di antaranya perubahan klasifikasi delik, penambahan ketentuan keadaan yang memberatkan, serta penguatan prinsip keadilan restoratif. Dari sudut pandang sosiologi hukum, efektivitas norma tersebut sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum masyarakat, legitimasi institusi penegak hukum, dan ketimpangan sosial-ekonomi sebagai faktor kriminogen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembaharuan hukum pidana harus senantiasa mempertimbangkan konteks sosial agar hukum tidak sekadar menjadi teks normatif, melainkan instrumen transformasi sosial yang bermakna.
This study aims to analyze the criminal act of theft from a legal sociology perspective based on Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code (New KUHP). A legal sociology approach is employed to understand the relationship between criminal legal norms, social structure, and deviant behavior as a social phenomenon. The research method applied is juridical-normative with conceptual and sociological approaches. The findings indicate that the 2023 Criminal Code introduces substantive reforms to theft regulations, including reclassification of offenses, additional aggravating circumstances, and strengthened restorative justice principles. From a legal sociology standpoint, the effectiveness of these norms is highly dependent on the level of legal awareness in society, the legitimacy of law enforcement institutions, and socioeconomic inequality as criminogenic factors. This study concludes that criminal law reform must consistently consider social context so that law does not merely remain normative text, but rather a meaningful instrument of social transformation.
