TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM : KAJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Kata Kunci:
Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik, KUHP 2023, Sosiologi Hukum, Kejahatan DigitalAbstrak
Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru di ruang digital yang dikenal sebagai tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan implikasi tindak pidana tersebut dalam perspektif sosiologi hukum, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dalam KUHP baru berupaya mengakomodasi dinamika kejahatan digital, namun implementasinya masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan masyarakat.
Advances in information technology have given rise to new forms of crime in the digital realm, known as crimes involving information and electronic transactions. This study aims to analyze the regulations and implications of these criminal offenses from a legal sociology perspective, particularly following the enactment of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code (KUHP). The research method employed is a normative legal approach with a sociological perspective. The results of the study indicate that the provisions in the new Criminal Code seek to accommodate the dynamics of digital crime; however, their implementation still faces challenges in the form of a gap between legal norms and social reality. Therefore, an adaptive and responsive approach to technological and societal developments is required.




