PERANANAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM MEMBANTU PEMBERANTASAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Abstrak

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penulisan ini untuk menentukan peran pembuktian terbalik dalam membantu pemberantasan tindak pidana korupsi dari sudut pandang hukum positif Indonesia dan dari sudut pandang perlindungan dan perlindungan hak-hak terdakwa tindak pidana korupsi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan KUHP. Dan penulis memperoleh simpulan yaitu: 1. Untuk memahami peran pembuktian terbalik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Untuk memahami bagaimana penerapan sistem pembuktian terbalik dan perlindungan hak-hak pelaku tindak pidana korupsi. Pembagian beban pembuktian atau pembuktian terbalik merupakan bagian yang sangat penting dalam membantu anggota melakukan tindak pidana korupsi. Karena hal ini memungkinkan adanya pembuktian terbalik, maka pembuktian terbalik ini merupakan mekanisme yang memaksa mereka untuk membuktikan bahwa seluruh harta kekayaan yang dimilikinya diperoleh secara sah dan bukan melalui tindak pidana. Dalam artikel ini akan dipaparkan bagaimana pembagian beban pembuktian memegang peranan penting dalam hal ini. Namun, dalam beberapa kasus, penerapan dan pelaporan hukum yang tidak konsisten dapat menimbulkan tantangan terhadap asas-asas keadilan, terutama dalam perlindungan hak-hak individu terdakwa.

This article's goal is to ascertain how reverse evidence can aid in the eradication of corrupt practices, both from the standpoint of Indonesian positive law and the defense of the rights of those who are accused of corrupt practices as stipulated in the Criminal Code and the Corruption Crime Law. In this writing, the author uses qualitative research methods, and the author obtains conclusions, namely: 1. To understand the role of reverse evidence in eradicating criminal acts of corruption. 2. to comprehend how to apply the reverse evidence method and defend the rights of those who commit crimes involving corruption. Sharing the burden of proof or reverse proof is a very important part in helping members commit criminal acts of corruption. Because this allows for reverse proof, this reverse proof is a mechanism that forces them to prove that all the assets they own were obtained legally and not through criminal acts. This article will explain why the distribution of the burden of proof is so important in this case. However, in some cases, inconsistent application and reporting of the law can pose challenges to the principles of justice, especially in the protection of the rights of individual defendants.