PENGALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI AKTA JUAL BELI TANAH MENURUT HUKUM PERDATA
Kata Kunci:
Pengalihan Hak Atas Tanah, Akta Jual Beli, Hukum PerdataAbstrak
Pengalihan hak atas tanah melalui jual beli di Indonesia merupakan proses yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk penjual, pembeli, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah daerah, dan notaris. Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh PPAT menjadi dokumen otentik yang memberikan kepastian hukum dan menjadi dasar administrasi pendaftaran tanah. Perlindungan hukum dalam transaksi jual beli tanah meliputi prinsip konsensualisme, keabsahan dokumen, serta prosedur yang sesuai dengan hukum untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa. Jika terjadi sengketa, penyelesaian dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi, litigasi, atau melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dengan prosedur hukum yang jelas dan perlindungan yang memadai, pengalihan hak atas tanah melalui jual beli dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak.
The transfer of land rights through buying and selling in Indonesia is regulated by the Civil Code (KUHPerdata) and Law No. 5 of 1960 on the Basic Agrarian Law (UUPA). This process involves various parties, including the seller, buyer, Land Deed Official (PPAT), National Land Agency (BPN), local government, and notaries. The Sale and Purchase Deed (AJB), created by the PPAT, serves as an authentic document that provides legal certainty and serves as the basis for land registration administration. Legal protection in land sale transactions includes the principle of consensualism, the validity of documents, and procedures that comply with the law to prevent and resolve disputes. In case of a dispute, resolution can be pursued through non-litigation, litigation, or through the National Land Agency (BPN). With clear legal procedures and adequate protection, the transfer of land rights through buying and selling can provide legal certainty for the parties involved.
