PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL MIE BERFORMALIN OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA PEKANBARU

Abstrak

Penegakan Hukum Terhadap Penjual Mie Berformalin di Kota Pekanbaru sangat penting bagi keamanan pangan masyarakat yang mana jika dikonsumsi dapat mengganggu kesehatan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih ditemukannya peredaran mie berformalin di Kota Pekanbaru, meskipun penggunaannya telah dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut menunjukkan masih lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menggunakan bahan berhaya pada pangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penjual mie berformalin, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam peroses penegakan hukum di Kota Pekanbaru. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiolagis dengan pendekatan yuridis empiris. Yaitu penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat, diperoleh melalui wawancara kepada pihak Polresta Kota Pekanbaru dan pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), serta kuesioner yang diperoleh untuk penjual mie dan masyarakat Kota Pekanbaru.analisis yang digunakan adalah analisis kulaitatif, dimana data diperoleh dari uraian kalimat, baik secara tertulis maupun lisan, dan perilaku nyata yang diteliti serta dipelajari secara utuh tanpa menggunakan analisis statistik. Peneliti kemudian menarik kesimpulan secara dudiktif, yaitu dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Hasil penelitian bahwa penegakan hukum terhadap penjual mie berformalin oleh BBPOM Kota Pekanbaru belum berjalan dengan maksimal. Penindakan yang dilakukan lebih banyak bersifat preventif berupa pengawasan dan pembinaan, sedangkan tindakan represif melalui jalur pidana masih jarang digunakan. Hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya koordinasi antar instansi, keterbatasan sumber daya manusia,kurangnya pengawasan terhadap penjual, lemahnya kesadaran hukum masyarakat,dan masih mudahnya ditemukan jual beli formali dipaasaran. Upaya yang dilakukan melalui sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, pembinaan terhadap pelaku usaha, pengawasan terhadap peredaran bahan berbahaya, peningkatan koordinasi antar instansi, dan partisipasi aktif dalam masyarakat agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan tercipta perlindungan hukum yang nyata bagi konsumen.

Law enforcement against formaline tainted noodle sallers in Pekanbaru city is crucial for public food safety, as consumption can jeopardize healt.The background of this study is the continuing circulation of formalin-contaminated noodles in Pekanbaru City, even though the use of such hazardous substances in food has been prohibited by legislation. This condition indicates that supervision and law enforcement against business actors who use hazardous materials in food products are still weak. The purpose of this research is to determine how law enforcement is carried out against formalin noodle sellers, the obstacles encountered, and the efforts made in the law enforcement process in Pekanbaru City. The type of research used is sociological legal research with an empirical juridical approach. This method utilizes secondary data as the initial source, followed by primary data collected directly from the community through field research. Data were obtained through interviews with the Pekanbaru City Police (Polresta) and the Food and Drug Supervisory Agency (BBPOM), as well as questionnaires distributed to noodle sellers and the community in Pekanbaru City. The analysis used is qualitative analysis, in which data are derived from written or oral descriptions and real behavior studied comprehensively without using statistical analysis. The researcher then draws conclusions deductively, from general to specific findings. The results of the study show that law enforcement against formalin noodle sellers by BBPOM Pekanbaru City has not been carried out optimally. The actions taken are mostly preventive in nature, such as supervision and guidance, while repressive actions through criminal prosecution are still rarely applied. The obstacles encountered include a lack of coordination among institutions, limited human resources, weak supervision of sellers, low public legal awareness, and the ease of finding formalin trading in the market. Efforts made include socialization, public education, guidance for business actors, supervision of the distribution of hazardous materials, strengthening coordination among institutions, and encouraging active community participation so that law enforcement can run more effectively and provide real legal protection for consumers.