PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENYAJIAN INFORMASI HARGA PADA MARKETPLACE SHOPEE DI KOTA PEKANBARU

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mendorong pergeseran pola transaksi jual beli dari konvensional ke sistem daring (online), dimana marketplace seperti Shopee hadir memberikan kemudahan bagi konsumen dan pelaku usaha. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa marketplace juga membawa risiko baru dalam dunia perdagangan dan juga perlindungan konsumen, seperti maraknya penyajian informasi harga yang tidak transparan dengan penggunaan praktik diskon tidak benar oleh pelaku usaha. Rumusan masalah pada skripsi ini adalah: 1) Bagaimana perlindungan konsumen di Kota Pekanbaru terhadap informasi harga yang diberikan oleh pelaku usaha di Shopee; 2) Apa akibat hukum pelaku usaha Shopee yang memberikan diskon tidak benar kepada konsumen Shopee di Kota Pekanbaru. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sosiologis hukum melalui studi kasus di Kota Pekanbaru. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner melalui Google Formulir kepada 50 responden pembeli Shopee di Kota Pekanbaru dan dianalisis secara kualitatif. Analisis ini dilakukan untuk memahami persepsi, pengalaman, serta tingkat kepercayaan konsumen terhadap informasi harga yang disajikan oleh pelaku usaha di platform Shopee. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden pernah merasa dirugikan oleh diskon tidak benar dan memiliki tingkat skeptisisme yang tinggi terhadap keaslian harga diskon yang ditawarkan di Shopee. Rendahnya tingkat kepercayaan konsumen tidak hanya ditujukan kepada pelaku usaha, tetapi juga kepada Shopee sebagai penyedia platform. Meskipun demikian, mayoritas responden tetap mengakui bahwa diskon sangat mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Temuan ini menunjukkan ketidaksesuaian antara hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar dengan praktik penyajian informasi harga oleh pelaku usaha dalam pemasaran digital. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan meskipun Shopee telah lama digunakan oleh konsumen di Kota Pekanbaru, masalah ketidak transparan harga, terutama terkait diskon menyesatkan, masih menjadi isu penting. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 sudah ada, pengawasan terhadap pelaku usaha di platform digital masih kurang optimal. Shopee, sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE), memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebenaran informasi harga dan penegakan etika perdagangan. Pelaku usaha yang melakukan diskon tidak benar di Shopee dapat dikenai sanksi hukum berdasarkan Undang- Undang Perlindungan Konsumen, serta sanksi administratif dari Shopee berupa pemblokiran produk, penghapusan, atau pembekuan akun secara permanen.

The advancement of digital technology has significantly transformed the pattern of commercial transactions, shifting from conventional methods to online systems. Marketplaces such as Shopee have emerged to offer accessibility for both consumers and merchants. However, this development also introduces new risks in the realm of trade and consumer protection, including the widespread practice of non-transparent pricing and the use of misleading discount strategies by merchants. The formulation of the problem in this study are as follows: 1) How is the protection of consumers in Pekanbaru regarding the price information provided by merchants on Shopee; 2) What are the legal consequences for Shopee merchants who offer fake discounts to consumers in Pekanbaru City.This study used a sociological legal research method through a case study conducted in Pekanbaru City. Data were obtained through the distribution of questionnaires via Google Forms to 50 Shopee consumers in Pekanbaru and were analyzed qualitatively. This analysis was carried out to examine the perceptions, experiences, and trust levels of consumers concerning the price information presented by merchants on the Shopee platform. The findings of the study indicate that the majority of respondents have experienced material and non material damage due to fake discounts and exhibit a high level of skepticism regarding the authenticity of the discounted price offered on Shopee. This diminished trust by consumers is directed not only towards the merchants, but also towards Shopee as the platform provider. Nevertheless, most respondents acknowledge that discount strategies greatly influence their purchasing decisions. These findings reveal a discrepancy between the consumers’ right to receive accurate information and the deceptive pricing practices employed by certain merchants in digital marketing.In conclusion, although Shopee has long been utilized by consumers in Pekanbaru City, issues concerning price transparency, particularly about misleading discounts, remain prevalent. While regulations such as Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection and Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Electronic Trading provide a legal framework, enforcement and supervision of merchants on digital platforms remain inadequate. Shopee, as an Electronic Trading System Provider (PPMSE), bears the responsibility of ensuring the veracity of price information and the enforcement of ethical standards in digital commerce. Merchants who conduct fake discount practices on Shopee may be subject to legal sanctions under the Consumer Protection Law, as well as administrative penalties imposed by Shopee, including product blocking, removal, or permanent account suspension.