LARANGAN DOKUMENTASI FOTO DAN VIDEO OLEH PASIEN DAN KELUARGA DALAM FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN: ANALISIS YURIDIS BERDASARKAN PP NOMOR 28 TAHUN 2024

Abstrak

Kegiatan dokumentasi seperti pengambilan foto atau video oleh pasien dan keluarganya di dalam rumah sakit semakin sering dilakukan, terutama untuk keperluan pribadi atau sebagai bentuk apresiasi terhadap tenaga medis. Namun, praktik ini menyisakan persoalan hukum, etika, dan perlindungan data pribadi pasien. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis larangan dokumentasi oleh pasien atau keluarganya dalam ruang tindakan medis di fasilitas pelayanan kesehatan, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis isi peraturan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun tidak ada larangan eksplisit terhadap dokumentasi oleh pasien, ketentuan terkait kerahasiaan data kesehatan pribadi, kewajiban fasilitas kesehatan menjaga privasi, serta kewajiban pasien mematuhi aturan rumah sakit, menjadi dasar hukum kuat untuk melarang dokumentasi yang tidak sesuai prosedur. Rumah sakit secara hukum diperbolehkan bahkan diwajibkan membuat kebijakan internal yang melarang dokumentasi di ruang tindakan demi perlindungan pasien dan tenaga medis.

Documentation activities such as taking photos or videos by patients and their families in hospitals are increasingly common, especially for personal use or as a form of appreciation for medical personnel. However, this practice leaves legal, ethical, and patient personal data protection issues. This article aims to juridically analyze the prohibition of documentation by patients or their families in the medical action room at health care facilities, based on the provisions of Government Regulation (PP) Number 28 of 2024 as an implementing regulation of Law Number 17 of 2023 concerning Health. The method used is a normative approach with content analysis of legislation. The results of the study show that although there is no explicit prohibition against documentation by patients, provisions related to the confidentiality of personal health data, the obligation of health facilities to maintain privacy, as well as the patient's obligation to comply with hospital rules, are a strong legal basis for prohibiting documentation that is not in accordance with procedures. Hospitals are legally allowed and even required to make internal policies that prohibit documentation in the procedure room for the protection of patients and medical personnel.