PERAN JAKSA DALAM PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA

Abstrak

Penelitian ini membahas kewenangan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam penyusunan surat dakwaan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan terkait. Pendahuluan menguraikan pentingnya peran jaksa dalam proses penuntutan serta tantangan yang dihadapi dalam praktik penyusunan surat dakwaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta wawancara dengan para Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai data primer. Pembahasan pertama mengulas dasar hukum kewenangan jaksa dalam membuat surat dakwaan, termasuk ketentuan Pasal 14 huruf d KUHAP dan peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia. Pembahasan kedua menyoroti hambatan teknis dan operasional yang dialami jaksa penuntut umum di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait pembuatan dakwaan. Pembahasan ketiga membahas tentang upaya untuk menanggulangi hambatan yang telah dilakukan oleh pihak Jaksa Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kewenangan dan tantangan jaksa dalam penyusunan surat dakwaan serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan proses penuntutan pidana di Indonesia.

This study examines the authority of the Public Prosecutors at the High Prosecutor's Office of North Sumatra in drafting indictments based on the provisions of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) and related regulations. The introduction outlines the crucial role of prosecutors in the prosecution process and the challenges they face in the practice of drafting indictments. This research employs a qualitative method with a normative juridical approach, reviewing legislation, legal literature, and conducting interviews with Public Prosecutors at the High Prosecutor's Office of North Sumatra as primary data. The first discussion focuses on the legal basis for prosecutors’ authority to draft indictments, including Article 14 letter d of KUHAP and regulations from the Attorney General of the Republic of Indonesia. The second discussion highlights the technical and operational obstacles experienced by public prosecutors at the High Prosecutor's Office of North Sumatra related to indictment drafting. The third discussion addresses efforts made by the prosecutors at the High Prosecutor's Office of North Sumatra to overcome these challenges. The results of this study are expected to provide a comprehensive overview of the authority and challenges faced by prosecutors in drafting indictments and to offer recommendations for improving the criminal prosecution process in Indonesia.