PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG ASETNYA DILELANG DIBAWAH HARGA PASAR

Abstrak

Lelang eksekusi merupakan instrumen hukum yang digunakan kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya melalui penjualan aset jaminan milik debitur. Dalam praktik, sering kali aset debitur terjual dengan harga yang jauh di bawah nilai pasar, terutama akibat penetapan harga limit yang rendah atau minimnya peserta lelang. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan yuridis karena berpotensi melanggar asas keadilan dan merugikan debitur yang kehilangan aset dengan nilai tidak sebanding dengan kewajiban yang masih tersisa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi debitur dalam hal asetnya dilelang di bawah harga pasar, serta meninjau kesesuaian prosedur pelaksanaan lelang dengan ketentuan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Hasil kajian menunjukkan bahwa debitur memiliki beberapa bentuk perlindungan hukum, antara lain hak untuk mengajukan keberatan terhadap penetapan harga limit, gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum apabila lelang dilakukan tidak sesuai prosedur, serta pengajuan upaya hukum lain terhadap tindakan pejabat lelang yang dianggap melanggar asas keterbukaan dan kepastian hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi debitur tidak hanya bersifat represif melalui gugatan, tetapi juga preventif dengan adanya kewajiban bagi kreditur dan pejabat lelang untuk menetapkan harga limit yang wajar sesuai nilai pasar. Penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan proporsionalitas dalam proses lelang menjadi kunci untuk melindungi hak-hak debitur sekaligus menjaga kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa utang-piutang.

Execution auction is a legal instrument used by creditors to obtain repayment of their receivables through the sale of collateral assets owned by debtors. In practice, debtor assets are often sold at prices far below market value, mainly due to the determination of a low reserve price or the limited number of auction participants. This situation raises juridical issues as it potentially violates the principle of justice and causes losses to debtors who lose their assets at values disproportionate to the remaining obligations. This study aims to analyze the available legal protection mechanisms for debtors when their assets are auctioned below market value and to examine the conformity of auction procedures with the prevailing positive laws in Indonesia. The research method applied is normative juridical with a statutory and conceptual approach. Data sources are derived from a literature study on Law No. 4 of 1996 concerning Mortgage Rights, the Indonesian Civil Code, and Minister of Finance Regulation No. 27/PMK.06/2016 on Auction Implementation Guidelines. The findings indicate that debtors have several forms of legal protection, including the right to object to the determination of the reserve price, filing civil lawsuits on the basis of unlawful acts if the auction is conducted improperly, and pursuing other legal remedies against the actions of auction officials deemed to violate the principles of transparency and legal certainty. Thus, legal protection for debtors is not only repressive through litigation but also preventive by imposing an obligation on creditors and auction officials to set a reasonable reserve price in line with market value. The application of the principles of justice, transparency, and proportionality in the auction process is crucial to safeguard the rights of debtors while ensuring legal certainty in resolving debt disputes.