PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MAKASSAR

(Studi Kasus MA : 2548/K/Pid.Sus/2024)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di perusahaan daerah air minum Makassar, dengan berfokus pada kasus korupsi yang melibatkan Direktur utama periode 2015 sampai dengan 2019 yang menyebabkan kerugian negara pada perekonomian daerah sebagai badan usaha milik daerah dalam menyediakan air bersih yang berkualitas bagi Masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan konsep dan Pendekatan kasus. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang di analisis secara kualitatif berfokus pada bagaimana norma hukum seharusnya berlaku dan diterapkan bukan pada bagaimana norma hukum dalam kenyataan di praktikkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran keuangan perusahaan daerah air minum Makassar tidak sesuai dengan aturan hukum. Efektivitas penegakkan hukum belum sempurna karena faktor internal dan eksternal yang belum sadar dan taat hukum. Serta bentuk perbuatan korupsi yang telah dihukum memenuhi rasa keadilan. Kesimpulannya yaitu perlu adanya perbaikan dalam tata kelola keuangan perusahaan, penguatan sistem pengawasan dan profesionalisme pejabat perusahaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

This research aims to understand and analyze the law enforcement against perpetrators of corruption in the Makassar regional drinking water company, focusing on corruption cases involving the CEO during the 2015 to 2019 period, which caused state losses in the regional economy as a regional state-owned enterprise in providing quality clean water to the community. This research employs a normative legal research type with approaches including legislative, conceptual, and case approaches. Data is obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed qualitatively, focusing on how legal norms should function and be applied rather than how they are practiced in reality. The results indicate that there are deviations in the financial management of the Makassar regional drinking water company that do not comply with legal regulations. The effectiveness of law enforcement is not yet perfect due to internal and external factors that remain unaware of and non-compliant with the law. Furthermore, the forms of corruption that have been prosecuted fulfill a sense of justice. In conclusion, there is a need for improvements in the financial governance of the company, strengthening the oversight system, and enhancing the professionalism of company officials in carrying out their duties and responsibilities.