PERANAN STRATEGIS JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DAN TUN : SUATU KAJIAN NORMATIF

Abstrak

Dalam struktur hierarki Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi memegang peran krusial sebagai penjaga hukum di tingkat provinsi, dengan fokus pada penegakan hukum perdata dan tata usaha negara. Peran Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Tinggi melampaui sekadar litigasi, mencakup fungsi preventif seperti konsultasi hukum perdata yang mewakili Presiden atas nama Negara Pemerintahan dan Kepentingan Umum. Studi ini bersifat kualitatif dengan pendekatan empiris yudisial dan fenomenologis interpretatif. Jenis kualitatif dipilih untuk mengeksplorasi peran strategis Jaksa Pengacara Negara sebagai fenomena sosial hukum, dengan fokus pada pengalaman, persepsi, dan praktik Jaksa Pengacara Negara dalam menyelesaikan sengketa Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), seperti litigasi administratif, mediasi, dan advokasi preventif.

Within the hierarchical structure of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, the High Prosecutor's Office plays a crucial role as the guardian of law at the provincial level, with a focus on civil law enforcement and state administration. The role of the State Attorney in the High Prosecutor's Office goes beyond mere litigation to include preventive functions such as civil law consultation representing the President on behalf of the State Government and the Public Interest. This study is qualitative in nature with an empirical judicial and interpretive phenomenological approach. The qualitative type was chosen to explore the strategic role of State Attorney Prosecutors as a legal social phenomenon, focusing on the experiences, perceptions, and practices of State Attorney Prosecutors in resolving civil and administrative disputes (Datun), such as administrative litigation, mediation, and preventive advocacy.