PERANAN ADVOKAT DALAM MELAKUKAN PENDAMPINGAN TERHADAP PELAKU PENYEBARAN FOTO PRIBADI

(REVENGE PORN)

Abstrak

Perkembangan teknologi digital yang semakin kompleks telah menghadirkan tantangan baru dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Salah satu bentuk kejahatan yang muncul ialah penyebaran foto pribadi tanpa izin atau revenge porn, yang menimbulkan persoalan hukum dan moral bagi korban maupun pelaku. Dalam situasi tersebut, keberadaan advokat menjadi sangat penting untuk memastikan hak-hak hukum pelaku tetap terlindungi sesuai asas keadilan dan prinsip due process of law. Penelitian ini bertujuan mengkaji peranan advokat dalam memberikan pendampingan hukum kepada pelaku tindak pidana revenge porn dengan meninjau ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan pandangan para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela, tetapi juga berperan menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pelaku dan hak korban. Kasus ini merupakan implementasi asas due process of law serta dengan implikasi perlunya rofesionalisme dan integritas moral advokat menjadi landasan utama dalam mewujudkan peradilan yang berkeadilan di era kejahatan siber.

The increasingly complex development of digital technology has brought new challenges to the enforcement of criminal law in Indonesia. One of the emerging forms of crime is the dissemination of private photos without consent, known as revenge porn, which creates both legal and moral issues for victims and perpetrators. In such circumstances, the role of advocates becomes crucial to ensure that the legal rights of the accused are protected in accordance with the principles of justice and due process of law. This study aims to examine the role of advocates in providing legal assistance to perpetrators of revenge porn offenses by reviewing the provisions of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates and the principles of justice within the criminal justice system. The research employs a normative juridical approach by analyzing statutory regulations, legal doctrines, and expert opinions. The findings indicate that advocates serve not only as defenders but also as guardians of balance between the protection of the rights of perpetrators and victims. This case illustrates the application of the principle of due process of law, emphasizing that the professionalism and moral integrity of advocates are fundamental in achieving a fair judiciary in the era of cybercrime.