PERANAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN BENDUNGAN PEMERINTAH (STUDI KASUS: KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA)

Abstrak

Pembangunan infrastruktur pemerintah dimasa kini pastinya tidak lepas dari bantuan serta dukungan dari Masyarakat, Namun kemungkinan juga masih ada masyarakat yang kontra (menentang) pemerintah dikarenakan merugikan dirinya sendiri. Bagian Kejaksaan yang dikenal dengan istilah Datun (perdata & tata usaha negara) memiliki peran untuk memberi pendapat hukum dan sebagai jaksa pengacara negara, melaksanakan Tindakan hukum di bidangnya, serta mewakili pemerintah dalam penyelesaian sengketa hukum. Sesuai latar belakang tersebut, dengan demikian tujuan dari karya ilmiah ini yakni untuk membahas bagaimana tinjauan teoritis mengenai kontribusi peranan Datun Kejaksaan dalam memperkuat fondasi hukum Pembangunan pemerintah serta tantangan yang dijumpai pada pelaksanaannya. Metode penelitian yang dipergunakan ialah Kualitatif melalui pendekatan studi kajian literatur dan analisis deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas peranan Datun sangat bergantung pada sinergi antar Lembaga dan pemahaman hukum yang mendalam agar terciptanya Pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

The development of government infrastructure today certainly cannot be separated from the assistance and support of the community. However, there may still be people who oppose the government because it is detrimental to themselves. The Attorney General's Office, known as Datun (civil and state administration), has the role of providing legal opinions and acting as state attorneys, carrying out legal actions in their field, and representing the government in the settlement of legal disputes. Given this background, the purpose of this scientific paper is to discuss the theoretical review of the contribution of the Attorney General's Office in strengthening the legal foundation of government development and the challenges encountered in its implementation. The research method used is qualitative through a literature study approach and descriptive analysis. The results of the study show that the effectiveness of the role of Datun is highly dependent on synergy between institutions and a deep understanding of the law in order to create sustainable and equitable development.