ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN DIVERSI DAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK PADA TINGKAT PENYIDIKAN DEMI MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN ANAK

Abstrak

Penelitian ini melakukan analisis hukum terhadap implementasi Diversion dan konsep Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia (SPPA), khususnya pada tahap penyelidikan, Sebagai bentuk upaya untuk memperkuat perlindungan anak bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Tidaka hanya mengadopsi metode penelitian hukum normatif yang menggabungkan pendekatan hukum dan konseptual, penelitian ini mengkaji UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan peraturan pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPPA mengharuskan Diversion sebagai mekanisme alternatif non-litigasi untuk menyelesaikan kasus anak pada setiap tahap proses peradilan, berdasarkan prinsip-prinsip filosofis Keadilan Restoratif. Namun, implementasi pada tingkat penyelidikan masih menghadapi hambatan hukum dan praktis, seperti perbedaan perspektif di antara pihak-pihak terkait, pemahaman yang terbatas di kalangan petugas penegak hukum, dan dukungan institusional yang tidak memadai. Kegagalan upaya Diversion dapat mengekspos anak-anak pada proses peradilan formal, yang berpotensi menghambat perkembangan dan rehabilitasi mereka. Oleh karena itu, studi ini menyoroti pentingnya meningkatkan koordinasi antar lembaga, memperkuat kapasitas penyidik untuk memfasilitasi kesepakatan selama Diversion, dan meningkatkan kesadaran publik untuk memastikan bahwa tujuan utama Diversion mencegah stigmatisasi dan mewujudkan kepentingan terbaik anak dicapai secara efektif.

This study conducts a legal analysis of the implementation of Diversion and the concept of Restorative Justice within the Indonesian Juvenile Criminal Justice System (SPPA), particularly at the investigation stage, as an effort to strengthen child protection for children in conflict with the law. Utilizing a normative legal research method that combines legal and conceptual approaches, this study examines Law No. 11 of 2012 on the Indonesian Juvenile Justice System (SPPA) and its implementing regulations. The results indicate that the SPPA mandates Diversion as a non-litigious alternative mechanism for resolving juvenile cases at every stage of the judicial process, based on the philosophical principles of Restorative Justice. However, implementation at the investigation stage still faces legal and practical obstacles, such as differing perspectives among the involved parties, limited understanding among law enforcement officers, and inadequate institutional support. The failure of Diversion efforts can expose children to the formal judicial process, which potentially hinders their development and rehabilitation. Therefore, this study highlights the importance of enhancing inter-agency coordination, strengthening the capacity of investigators to facilitate agreements during Diversion, and raising public awareness to ensure that the primary goals of Diversion preventing stigmatisation and upholding the best interests of the child are effectively achieved.