STRATEGI INTEGRASI PERENCANAAN RESPONSIF GENDER PADA PENYALURAN INSENTIF GURU NGAJI DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi integrasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam kebijakan penyaluran insentif guru ngaji di Kabupaten Kotawaringin Barat. Meskipun program insentif bertujuan meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik keagamaan, mekanismenya sering kali belum sepenuhnya mempertimbangkan beban ganda, keterbatasan akses, dan diferensiasi kebutuhan antara pendidik pria dan wanita. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka Analisis Gender (Gender Analysis Pathway - GAP) untuk mengidentifikasi aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi PPRG dapat dilakukan melalui penyediaan data terpilah gender, penyesuaian kriteria kualifikasi yang inklusif, serta fleksibilitas verifikasi administrasi bagi pendidik perempuan. Implementasi strategi ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola alokasi anggaran keagamaan daerah yang lebih adil, transparan, dan responsif terhadap kesetaraan gender.

This study aims to formulate a Gender-Responsive Planning and Budgeting (GRPB) integration strategy within the policy of distributing honorariums for Quran teachers in Kotawaringin Barat Regency. Although the honorarium program intends to improve the welfare of religious educators, its mechanisms often fail to fully account for the double burden, limited access, and differentiated needs between male and female instructors. Utilizing a descriptive qualitative approach with the Gender Analysis Pathway (GAP) framework, this research identifies key aspects of access, participation, control, and benefit. The findings indicate that GRPB integration can be achieved through gender-disaggregated data collection, inclusive qualification criteria, and administrative verification flexibility for female educators. Implementing this strategy is expected to foster a more equitable, transparent, and gender-responsive allocation of regional religious budgets.