PENERAPAN DAN SANKSI HUKUM ADAT LOKIKA SANGGRAHA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR 997/PID.SUS/2019/PN DPS

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dan sanksi hukum adat Lokika Sanggraha dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 997/Pid.Sus/2019/PN Dps. Lokika Sanggraha merupakan konsep dalam hukum adat Bali yang berkaitan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan serta dugaan pelanggaran terhadap janji atau komitmen yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Penelitian ini berfokus pada kedudukan Lokika Sanggraha dalam perspektif hukum adat, penerapannya dalam pertimbangan putusan pengadilan, serta bentuk sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, konsep hukum adat, dan putusan pengadilan yang relevan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hubungan antara hukum adat Bali dan sistem peradilan nasional, khususnya dalam penerapan norma adat serta penentuan sanksi hukum. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperjelas kedudukan hukum adat dalam penyelesaian perkara dan memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum adat di Indonesia.

This study aims to analyze the application and legal sanctions of the Balinese customary offense of Lokika Sanggraha in Denpasar District Court Decision Number 997/Pid.Sus/2019/PN Dps. Lokika Sanggraha is a customary offense associated with sexual relations between a man and a woman based on a promise of marriage that is subsequently broken. This study employs normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches. The data are collected through a literature review of relevant legislation, court decisions, legal doctrines, and academic publications, and are analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The discussion focuses on the legal basis for applying Lokika Sanggraha, the judge's considerations in determining the defendant's liability, and the sanctions imposed in the case. The study highlights the role of Balinese customary law in judicial practice, particularly in addressing conduct that is not specifically regulated under the former Indonesian Criminal Code. The analysis is expected to contribute to a better understanding of the relationship between customary law and the national legal system, while emphasizing the importance of legal certainty, justice, and respect for customary values in the application of law.