EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU ILEGAL FISHING DITINJAU DARI UU NO. 45 TAHUN 2009
Kata Kunci:
Perikanan Ilegal, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Sanksi Pidana, EfektifitasAbstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa efektif sanksi pidana yang diterapkan terhadap pelaku penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Analisis normatif dan empiris digunakan dalam metodologi penelitian. Ini mencakup analisis kepustakaan hukum dan data empiris tentang pelaksanaan sanksi pidana terhadap pelaku penangkapan ikan ilegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada banyak masalah dengan bagaimana menerapkan sanksi pidana ini. Ini termasuk masalah dengan penegakan hukum dan bagaimana membandingkannya dengan kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh perburuan ilegal. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan kebijakan perlindungan sumber daya perikanan Indonesia. Fokus untuk meningkatkan efisiensi penerapan sanksi pidana adalah peningkatan koordinasi lembaga penegak hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penyempurnaan instrumen hukum.
The purpose of this study is to assess the efficacy of criminal penalties for engaging in illicit fishing, with a particular emphasis on the regulations outlined in Law Number 45 of 2009 on Fisheries. Both normative and empirical analysis are used in this study, which includes examinations of the legal literature and empirical data about the application of criminal penalties against those who engage in unlawful fishing. The results point to a number of obstacles to the efficacy of these criminal penalties, including comparisons with the financial losses brought about by illicit fishing activities and issues related to law enforcement. It is anticipated that this research will make a substantial contribution to the comprehension and enhancement of laws and policies pertaining to Indonesia's fisheries resource conservation. Improving public awareness, improving law enforcement agency coordination, and improving legal tools are prioritized to bolster the efficacy of the imposition of criminal penalties.
